Sri Mulyani Bakal Kaji Jaminan Pensiun yang Dianggap tak Berperikemanusiaan

Suci Sedya Utami    •    Selasa, 12 Sep 2017 10:46 WIB
pnskementerian keuangan
Sri Mulyani Bakal Kaji Jaminan Pensiun yang Dianggap tak Berperikemanusiaan
Menkeu Sri Mulyani. (FOTO: MTVN/Suci Sedya Utami)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengintruksikan jajarannya untuk mengkaji sistem jaminan sosial untuk para pensiunan yang dinilainya belum cukup menyejahterakan pada purna bhakti pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Ani dalam seminar sistem jaminan sosial yang digelar oleh persatuan purna bhakti pegawai Kementerian Keuangan di Aula Gedung RM Notohamiprojo, Kementerian Keuangan.

Ani mengatakan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan mengenai kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN). Saat dirinya kembali menjadi Menkeu, dirinya melakukan observasi dan menemukan kekhawatiran banyak pensiun PNS yang kurang sejahtera.

Hal tersebut dikarenakan saat masih menjadi PNS aktif, pendapatan mereka didapat dari gaji pokok dan juga tunjangan-tunjangan, yang mana pendapatan paling besat datan dari tunjangan dibanding gaji pokok. Namun, ketika masa pensiun, pendapatan yang didapat oleh para purna bhakti tersebut hanya berasal dari potongan yang bersumber dari gaji pokok saja.

"Saat pensiun diberikan hanya dari gaji pokok, itu menurut saya sangat tidak berperikemanusiaan," kata Ani dalam sambutannya, Selasa 12 September 2017.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan dengan sistem yang ada saat ini dipandang sangat kecil dan membuat pensiunan tidak memungkinkan untuk hidup normal.

Yang lebih mengkhawatirkan, kata Ani yakni menjelang usia pensiunan yang tinggal menghitung bulan, seringkali PNS malah terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Ani menduga karena kurangnya kesejahteraan saat pensiun, maka mereka mencari celah mengumpulkan pundi-pundi uang.

"Sebelum pensiun kena OTT, uangnya untuk pensiun atau apa enggak tahu," ujar dia.

Oleh karena itu, lanjut Ani, dirinya minta pada eselon I terkait di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap sistem jaminan sosial bagi pensiun di Tanah Air agar bisa merefleksikan kebutuhan dan juga pada saat yang sama bisa memberikan ketahanan bagi hidup pensiunan.

Terkait perubahan sistem pemberian pensiun dari pay as you go ke fully funded, Ani bilang masih dalam proses pengkajian. "Nanti saja ya kan masih saya suruh untuk review," jelas dia.

 


(AHL)