Penerbitan Aturan Pajak e-Commerce dan Sosial Media Diminta Serentak

Desi Angriani    •    Senin, 14 Jan 2019 19:53 WIB
perpajakanecommerce
Penerbitan Aturan Pajak <i>e-Commerce</i> dan Sosial Media Diminta Serentak
Illustrasi. Dok : AFP.

Jakarta: Kementerian Keuangan diminta menerbitkan aturan pajak e-commerce bagi marketplace dan media sosial secara serentak. Hal ini untuk menghindari risiko penjual dan pembeli berpindah platform karena khawatir dengan aturan pajak.

"Kita sudah sampaikan berkali-kali kalau aturan ini dikeluarkan secara serentak atau berbarengan antara marketplace dan media sosial," ujar Ketua Bidang Ekonomi Digital idEA Bima Laga saat ditemui di Kantor idEA, Centennial Tower, Jakarta, Senin, 14 Januari 2019. 

Menurutnya anggota asosiasi e-commerce Indonesia tak akan ambil pusing aturan tersebut selama diterapkan secara adil bagi semua platform. Karenanya, idEA meminta ruang ke pemerintah untuk dapat memberikan masukan dalam merumuskan pajak e-commerce agar fit ke semua elemen.

"Kalau media sosialnya belum nanti ada shifting. Saya rasa enggak akan ada masalah asal aturan jelas dam diluncurkan secara berbarengan," imbuh dia.

Di sisi lain, Ketua Umum idEA Ignatius Untung juga meminta pemerintah menunda pemberlakuan PMK-120 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Penerapan pajak e commerce ini dinilai terburu-buru.

PMK disebut terbit tanpa studi, uji publik, dan sosialisasi yang komprehensif. Bahkan, marketplace tidak diberikan ruang untuk menyuarakan terkait ketersediaan infrastruktur dan sistem untuk melakukan validasi NPWP.

"idEA meminta Kemenkeu untuk menunda dan mengkaji ulang pemberlakuan PMK-210 sambil bersama-sama melakukan kajian untuk menemukan rumusan yang tepat," ungkap Untung. 

Sebelumnya, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak resmi menerbitkan aturan pengenaan pajak bagi para pelaku e-commerce alias toko online di Indonesia. Aturan tersebut berupa Peraturan Menteri Keuangan 210/PMK.010/2018 

Berdasarkan keterangan resmi Ditjen Pajak, beberapa pokok pengaturan tersebut mendapatkan perlakuan yang sama dengan toko konvensional, serta memudahkan proses administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku e-commerce.

 


(SAW)