Berinvestasi Sambil Membantu Pembangunan Nasional via ST-003

Nia Deviyana    •    Sabtu, 02 Feb 2019 06:04 WIB
surat utangsukukobligasiekonomi indonesiasurat berharga negara
Berinvestasi Sambil Membantu Pembangunan Nasional via ST-003
Ilustrasi (MI/ROMMY PUJIANTO)

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan instrumen investasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara tabungan dengan Seri ST-003. Membeli instrumen ini tidak hanya menarik dari segi imbal hasil, tetapi investor juga turut berkontribusi pada pembangunan nasional.

"Karena dana yang terserap akan digunakan untuk pembangunan nasional, infrastruktur, rumah sakit, dan lain-lain. Jadi sambil berinvestasi bisa berpartisipasi membangun Indonesia," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman, di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Februari 2019.

Berinvestasi di ST-003 juga aman dan mudah karena dijamin oleh negara dan prosesnya bisa dilakukan secara daring. Pemesanan ST-003 bisa dilakukan minimum mulai dari Rp1 juta dan maksimal Rp3 miliar, dengan imbal hasil 8,15 persen untuk periode pertama pada 27 Februari hingga 10 Mei 2019.

Imbal hasil bergantung pada suku bunga BI 7 Days Repo Rate sebesar enam persen ditambah selisih tetap sebesar 215 bps (2,15 persen). Kupon ini bersifat mengambang dengan dasar sehingga tidak akan turun lebih rendah apabila BI 7 Days Repo Rate. Akan tetapi akan naik bila BI 7 Days Repo Rate lebih tinggi dari enam persen.

"Konkretnya kalau BI 7 Days Repo Rate naik imbal hasil akan mengikuti," kata Luky.

Kemenkeu menggandeng 13 mitra distribusi, termasuk delapan bank, tiga perusahaan sekuritas, dan perusahaan peer to peer lending. Delapan bank yang tergabung yakni BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, BCA, BNI, PermataBank, BRI, dan BTN.

Untuk perusahaan sekuritas, bisa mendaftar melalui Trimegah Sekuritas, Bareksa, dan Tanam Duit. Sementara peer to peer lending, bisa mendaftar melalui Investree dan Modalku. Perlu diketahui bahwa instrumen ini tidak dapat dicairkan seluruhnya sebelum tiba jatuh tempo selama dua tahun.

"Pencairan dini hanya maksimal 50 persen setelah satu tahun," pungkasnya.


(ABD)