Menkeu Klaim Pengelolaan APBN Kredibel Bikin Beban Utang RI Turun 150 Basis Poin

Suci Sedya Utami    •    Rabu, 12 Jul 2017 11:21 WIB
apbn
Menkeu Klaim Pengelolaan APBN Kredibel Bikin Beban Utang RI Turun 150 Basis Poin
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengklaim sejak dirinya kembali menjadi bendahara pada Juli 2016, beban bunga atau biaya dari seluruh utang pemerintah mengalami penurunan.

Ani -sapaan akrabnya- menyebut penurunannya bahkan hampir 150 basis poin. Dirinya mengatakan banyak faktor yang melatarbelakangi penurunan biaya tersebut salah satunya yakni pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dianggap lebih kredibel dan stabil membuat dunia luar percaya pada ekonomi Indonesia, bahkan hingga S&P's memperbarui rating investment grade.

"Seluruh surat utang kita turun bebannya hampir 150 basis poin. Itu adalah sesuatu yang kalau digambarkan pengelolaan keuangan negara baik maka kita bisa kurangi beban utang," kata Ani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 11 Juli 2017.

Baca: Sri Mulyani: Utang Demi Jaga Defisit Mampu Tumbuhkan Ekonomi RI di Atas 5%

Oleh karenanya, dia mengatakan Indonesia akan tetap menjaga rasio utangnya agar tidak melewati batas yang dianggap membahayakan ekonomi maupun keuangan negara. Ani mengatakan, untuk menjaga pengelolaan utang dari berbagai risiko, UU Keuangan Negara mengamanatkan defisit tidak boleh lebih dari 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) sementara total kumulatif utang dibatasi pada level 60 persen. Saat ini, total akumulasi utang pemerintah masih dalam batas wajar yakni di bawah 30 persen.

Selain itu, utang juga harus dilihat dari sisi profil jatuh tempo dan komposisi utang. Dari sisi jatuh tempo, pemerintah menjaga agar rata-rata jatuh tempo bisa berada pada jangka panjang atau di atas delapan tahun dan bisa dibayarkan oleh penerimaan negara, bukan dari utang baru.

Lebih jauh, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, pemerintah selalu siap memberikan kepastian mengenai arah fiskal jangka panjang.

"Jadi setiap policy harus dilihat apakah policy tersebut bisa dicocokkan dengan kemampuan membayar dalam jangka panjang," jelas Ani.

 


(AHL)

<i>Tender Offer</i> Persero dan <i>Holding</i> BUMN

Tender Offer Persero dan Holding BUMN

13 hours Ago

PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pena…

BERITA LAINNYA