Pilkada Serentak Tidak Memengaruhi APBN 2018

Dian Ihsan Siregar    •    Selasa, 05 Dec 2017 07:46 WIB
pertumbuhan ekonomiekonomi indonesiapilkada serentakpilkada 2018rapbn 2018
Pilkada Serentak Tidak Memengaruhi APBN 2018
Gedung Kementerian Keuangan (Foto: dokumentasi Kementerian Keuangan)

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan pesta demokrasi berupa pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan terjadi di tahun depan diyakini tidak akan memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Pemerintah siap mengoptimalkan APBN 2018 guna mencapai sejumlah target ekonomi,

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan penyebab tidak terganggunya lantaran penyerahan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke kementerian/lembaga dan daerah akan terjadi di 7 Desember 2017.

Apabila penyerahan DIPA lebih cepat maka diharapkan kementerian/lembaga bisa belanja lebih cepat dan perencanaan lebih optimal. Tentu hal ini dilakukan dengan harapan bisa memacu laju pertumbuhan ekonomi, termasuk memperkuat pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah di Indonesia.

"Pemerintah sudah melakukan upaya ini secara konsisten sejak 2017, dan akan terus dilanjutkan disertai berbagai evaluasi. Evaluasi tidak hanya soal uang yang dibelanjakan, tapi value for money ini mau jadi apa. Hal ini menyangkut efektivitas dan efesiensi sehingga kita dapat menghasilkan yang lebih baik di tahun depan," ujar Askolani, di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Senin, 4 Desember 2017.

Berbeda dengan Askolani, Ekonom Indef Enny Sri Hartati justru berpendapat bahwa penyerahan DIPA yang lebih cepat itu jangan hanya berfungsi sebagai stimulus tapi harus diikuti dengan perbaikan kualitas belanja.

"Pencairan anggaran di awal itu apalagi kalau pencairannya menyebar ke seluruh daerah termasuk desa bagaikan melempar kerikil ke dalam kolam. Efek gelembungnya akan terus ada dan menstimulasi ekonomi," tegas Enny.

Pencairan di awal, lanjut Enny, juga memiliki risiko. Karenanya pemerintah harus menjaga keseimbangan fiskal seperti meraih target penerimaan pajak. "Jangan sampai ketika itu tidak tercapai ada pemotongan anggaran di tengah tahun yang berdampak pada efek psikologis dan memicu timbulnya kegaduhan, apalagi di tahun politik," pungkas Enny.


(ABD)