Mengenal Tiga Skema Pertukaran Informasi Perpajakan Dunia

Suci Sedya Utami    •    Senin, 20 Mar 2017 10:31 WIB
pajak
Mengenal Tiga Skema Pertukaran Informasi Perpajakan Dunia
Gedung Pajak (MI/ANGGA YUNIAR)

Metrotvnews.com, Jakarta: Dunia saat ini sama-sama sedang memerangi kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak. Hampir seluruh negara saat ini berkomitmen untuk melakukan pertukaran informasi dalam mengungkap kasus penghindaran pajak.

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional. Berdasarkan isi PMK tersebut, dikutip Senin 20 Maret 2017, disebutkan ada tiga skema pertukaran informasi yang dapat dilakukan.

Pertama, pertukaran informasi berdasarkan permintaan yakni antara pejabat berwenang di Indonesia dan pejabat berwenang di negara mitra atau yuridiksi mitra maupun sebaliknya terkait informasi yaang dibutuhkan atas wajib pajak yang diduga melakukan transaksi atau penghindaran pajak, pengelakan pajak, dan sebagainya.

Kedua, pertukaran informasi dilakukan secara spontan antara pejabat berwenang di Indonesia menyampaikan informasi secara langsung ke pejabat berwenang di negara mitra maupun sebaliknya tanpa permintaan terlebih dahulu.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama menjelaskan, pertukaran informasi jenis ini biasanya terjadi pada transaksi penjualan barang mewah oleh WNI di luar negeri atau sebaliknya.

"WNI beli jam mahal di luar negeri, itu spontan news. Mereka kirim informasinya ke kita, itu spontan, enggak ada permintaan dari kita. Kita sering dapatkan data pembelian transaksi di luar negeri," kata Hestu.

Ketiga, pertukaran informasi secara otomatis yang dilakukan pad awaktu tertentu, secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan antara pejabat berwenang di Indonesia dengan pejabat berwenang di negara mitra.

Ini tergambar dari adanya Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) di mana negara-negara sepakat untuk melakukan pertukaran informasi secara otomatis yang dikenal dengan Automatic Exchange of Information (AeOI). Hestu mengatakan Indonesia sudah memiliki perjanjian MCAA dengan 87 negara.

 


(ABD)