Pemerintah Minta Devisa Ekspor Masuk Indonesia

Eko Nordiansyah    •    Jumat, 27 Jul 2018 17:54 WIB
pertumbuhan ekonomineraca pembayaran indonesiaekonomi indonesia
Pemerintah Minta Devisa Ekspor Masuk Indonesia
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (MI/MOHAMAD IRFAN)

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah meminta kepada para eksportir untuk membawa devisa yang dihasilkan masuk ke dalam negeri. Hal ini demi mengurangi defisit neraca pembayaran serta mendorong penguatan nilai tukar rupiah yang tertekan akibat penguatan dolar Amerika Serikat (USD).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai pemerintah sebenarnya telah meminta kepada para eksportir untuk menyimpan devisanya di dalam negeri dalam bentuk rupiah. Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia (BI) akan terus memastikan kewajiban pelaporan valas hasil ekspor pengusaha.

"Untuk repatriasi devisa itu sudah dilakukan aturannya waktu itu, dan kita akan memonitor. Berapa banyak yang disampaikan statistiknya, berapa yang dikonversi ke rupiah, dan berapa yang dikonversi ke mata uang asing untuk membayar kewajiban," kata Ani, sapaan akrabnya, di Kemenkeu, Jalan Dr Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Juli 2018.

Ani tidak menampik memang tak semua devisa hasil ekspor dikonversikan ke dalam mata uang rupiah terlebih lagi para pengusaha memiliki kewajiban dalam bentuk mata uang asing, ataupun untuk membeli bahan baku impor yang menggunakan valuta asing.

"Tapi kalau untuk kepentingan dalam negeri maka dia dicairkan, sisanya kita berharap juga tetap (dibawa ke dalam negeri) bahkan bisa dikonversi ke rupiah dengan suatu kepastian. Ini yang kita lakukan dan berkoordinasi terutama pada saat gejolak global itu sifatnya tidak biasa," jelas dia.

Pemerintah menjamin bersama dengan BI ketersediaan valas mencukupi sehingga para pengusaha tak perlu khawatir kesulitan mendapatkan valas. Tak hanya itu, pemerintah juga akan mendorong penguatan ekspor, mengurangi, impor dan menciptakan substitusi impor.

"Pemerintah terus berkomunikasi dengan dunia usaha, untuk memahami mereka. Kementerian Keuangan terutama, kami terus bersiap menggunakan instrumen fiskal kami dalam rangka merespons kondisi yang ada. Apakah itu dalam mendorong ekspor, mengurangi impor, atau menciptakan substitusi impor," pungkasnya.


(ABD)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

20 hours Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA