3 Kementerian Kerja Sama TP4 dengan Kejaksaan Agung

Eko Nordiansyah    •    Kamis, 01 Mar 2018 13:20 WIB
pertumbuhan ekonomiekonomi indonesia
3 Kementerian Kerja Sama TP4 dengan Kejaksaan Agung
Suasana penandatanganan kerja sama antara Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Kejaksaan Agung (Foto: MTVN/Eko Nordiansyah)

Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Agung tentang koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta perjanjian kerja sama tentang tim pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan (TP4).

Penandatanganan kerja sama dilakukan langsung oleh pimpinan kementerian terkait yaitu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno bersama dengan Jaksa Agung HM Prasetyo, di Gedung Sasana Pradhana, Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Beberapa kali Pak Presiden katakan, pembangunan ini bukan ingin gagah-gagahan, tapi mau kejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Penilaian dunia memberikan hal yang positif kepada kami. Makanya kami bahu membahu kerja sama untuk melakukan percepatan," kata Budi Karya, di Jakarta, Kamis, 1 Maret 2018.

Adapun ruang lingkup kerja sama ini adalah penegakan hukum, penerangan dan penyuluhan hukum, pertukaran data dan informasi, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, pemuliham aset terkait tindak pidana dan atau aset lainnya, pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan oleh TP4 serta peningkatan sumber daya manusia.

Selain itu, kerja sama antara kementerian-kementerian dengan TP4 ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim penegakan hukum yang mendorong suasana kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Tujuannya adalah mencegah penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

"Segenap jajaran Korps Adhyaksa wajib memposisikan diri menjadi instrumen, fasilitator, dan akselerator pengawal dan pengamanan jalannya pemerintahan dan pembangunan di semua tahapan, lini, dan tingkatan," kata HM Prasetyo.


(ABD)