Sri Mulyani Singgung Pajak Penilai Publik yang Kebanjiran Order di Masa Jokowi

Suci Sedya Utami    •    Selasa, 19 Sep 2017 15:28 WIB
pajak profesi
Sri Mulyani Singgung Pajak Penilai Publik yang Kebanjiran Order di Masa Jokowi
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyinggung kepatuhan pajak penggelut profesi penilai publik dalam melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak dan pembayaran pajak penghasilan (PPh) orang pribadi pasal 29.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto mengatakan, profesi penilai kebanjiran pekerjaan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebab, pemerintahan kali ini tengah gencar membangun proyek infrastruktur.

Seperti diketahui dalam lima tahun kebutuhan dana untuk infrastruktur mencapai Rp4.700 triliun. Dari kebutuhan tersebut uang negara baik dari APBN maupun APBD hanya bisa mendanai 40 persennya saja. Artinya ada kekurangan yang harus diselesaikan.

Maka dari itu, pemerintah mendorong peran swasta untuk masuk dalam proyek infrastruktur nasional yakni dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Sayangnya, kata Hadiyanto, kendala KPBU yakni terkait pengadaan tanah yang masih lambat sebab masih banyak harga tanah yang harganya mahal dan tak mencapai titik temu kesepakatan.

Baca: Sri Mulyani Kaji Ulang Formulasi Pajak Profesi

Oleh karenanya dia bilang, peran penilai publik dipandang penting untuk mengetahui nilai tanah yang sebenarnya. Peran penilai menjadi pentinh karena bisa mengurangi biaya pembangunan dan penyediaan lahan.

"Dengan demikian, swasta menjadi lebih tertarik untuk ikut dalam pembangunan infrastruktur. Karena seperti pengadaan tanah juga bisa semakin mudah dan terutama biaya bisa lebih ditekan lagi. Ini tantangan bagi penilai publik," kata Hadiyanto dalam Seminar Nasional Pengadaan Tanah dalam Rangka Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa 19 September 2017.

Namun, kata dia, jumlah penilai publik yang terlibat dalam penilaian pengadaan tanah saat ini masih sedikit, yakni sekitar 80 orang. Sementara pengadaan tanah yang perku diselesaikan sangatlah banyak, sejalan dengan banyaknya proyek yang direncanakan. Artinya, menurut Hadiyanto profesi dengan jumlah tersebut tentu banyak mendapat job di masa saat ini.

"Waktu yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah adalah 30 hari. Dan hanya 80 orang saja profesi penilai ini. Wah, ini ada order sana-sini, ini lumayan (penghasilannya). Tapi ini sudah dimasukkan belum ke SPT, (untuk) PPh Pasal 29? Ini juga perlu diperhatikan," ujar dia.

Lebih jauh, kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati ini mengingatkan, banyaknya proyek pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah, maka hal ini juga mempengaruhi peran serta dari profesi penilai publik ini. Sehingga kepatuhan pelaporan pajak penghasilannya juga diperlukan guna membangun negara.

"Dengan banyaknya pembangunan infrastruktur itu, omset, ordernya (para Penilai Publik) banyak itu. Hebat lho (profesi) Penilai ini. Sehingga nanti saya cek SPT-nya," tandas Hadiyanto.

 


(AHL)