Persempit Ruang Korupsi, Pemerintah Susun Aturan Pengelolaan Anggaran Desa

Suci Sedya Utami    •    Kamis, 10 Aug 2017 15:17 WIB
dana desa
Persempit Ruang Korupsi, Pemerintah Susun Aturan Pengelolaan Anggaran Desa
Ilustrasi. (FOTO: MI/Panca Syurkani)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah berencana menerbitkan aturan untuk memperbaiki pengelolaan anggaran atau dana desa menggunakan standar akuntansi layaknya pemerintah pusat dan daerah.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan Kementerian Keuangan bekerjasama dengan kementerian dan lembaga (K/L) lain seperti Kementerian Dalam Negeri untuk merumuskan aturan tersebut. Termasuk dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

"Selama ini kan standar akuntansi untuk pemerintah dalam arti pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebab itu kami mengajukan Kepres bahwa dana itu tak hanya pusat atau daerah tapi juga desa," kata Mardiasmo di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Kamis 10 Agustus 2017.

Menurut dia, diharapkan dengan standarisasi tersebut akan bisa mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran desa untuk proyek-proyek fiktif, seperti kasus dana desa yang terjadi di Pamekasan, Jawa Timur.

Sebab, pendapatan desa berasal dari banyak sumber, tak hanya dari Pemerintah Pusat melalui transfer daerah dan dana desa, ada yang beras dari pendapatan asli desa, bantuan dari kabupaten/kota sesuai dengan pajak daerah, bantuan dari provinsi.

"Ini kan harus dicatat semua, tidak hanya dana desa yang Rp1 miliar dari pusat itu. Semua harus dimuat dalam realisasi anggaran desa, jadi kalau di daerah ada APBD, pusat ada APBN, ini ada pajak desa retribusi desa dan pendapatan asli desa," tutur dia.

Lebih jauh dia menambahkan, jika anggaran desa digunakan sesuai dengan fungsinya, maka bisa untuk mengatasi kesenjangan, ketimpangan. Sebab, pusat ketimpangan dan pengangguran ada di desa.

 


(AHL)