Intervensi Harga BBM Nonsubsidi untuk Jaga Inflasi?

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 13 Apr 2018 11:30 WIB
premiumpremium langkaharga bbm
Intervensi Harga BBM Nonsubsidi untuk Jaga Inflasi?
Ilustrasi. (Foto: Antara/Adimaja).

Batam: Kemenko Perekonomian menyatakan belum ada koordinasi antarkementerian di pemerintahan terkait rencana penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mesti melalui izin pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Rencana itu enggak tahu Saya, tanya ke ESDM, enggak ada koordinasi," kata Deputi bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir di Batam, Jumat, 13 April 2018.

Kendati demikian, Iskandar mengatakan pengaturan harga yang dilakukan pemerintah dalam setiap penyesuaian terhadap BBM subsidi ditujukan untuk menjaga inflasi dan daya beli masyarakat tidak turun, yakni dengan mengendalikan harga. Sementara rencana untuk menerapkan pengaturan yang sama pada BBM nonsubsidi, Iskandar masih belum bisa menjelaskan apakah tujuannya sama untuk mengatur harga di tengah kenaikan harga minyak dunia agar tak berdampak pada inflasi.

"Kan sudah ada aturan setiap terjadi kenaikan BBM subsidi harus dilaporkan, kalau dulu enggak, saya pikir itu bagus juga untuk pengendalian harga, untuk ketentuan harga. Tapi kalau yang nonsubsidi saya enggak tahu," tutur dia.

Hal senada juga pernah diutarakan Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan rencana untuk mengintervensi penetapan harga bahan bakar mintak (BBM) nonsubsidi belum dibicarakan di level kementerian.

"Belum dibicarakan antarkementerian," kata Darmin di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin, 9 April 2018.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar sebelumnya mengatakan pemerintah akan mengintervensi setiap penentuan harga BBM umum atau nonsubsidi yang dijual badan usaha pelat merah, PT Pertamina (Persero) dan badan usaha swasta. Arcandra beralasan demi menjaga laju inflasi yang terkerek saat harga BBM mengalami peningkatan.

"Pemerintah sangat concern dengan laju inflasi kalau terjadinya kenaikan harga BBM jenis pertalite, pertamax, pertamax turbo," kata Arcandra.

Pemerintah akan menetapkan aturan dimana ketika badan usaha melakukan penyesuaian harga harus melalui persetujuan pemerintah. Jika pemerintah menolaknya maka badan usaha tidak bisa mengubah harga BBM tersebut.

Aturan ini akan berlaku tidak hanya untuk Pertamina tetapi juga untuk PT Shell Indonesia, PT Total Oil Indonesia, PT AKR Koorporindo, dan PT Vivo Energi Indonesia.

"Ini berlaku untuk semua penyalur BBM termasuk Total, AKR, Vivo," sebut dia.

 


(AHL)


Kepailitan Sariwangi Tidak Memengaruhi Industri Makanan

Kepailitan Sariwangi Tidak Memengaruhi Industri Makanan

3 days Ago

Kepailitan Sariwangi AEA dan anak usahanya yaitu PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung (…

BERITA LAINNYA