Implementasi RPJP Ekonomi Dinilai Masih Belum Jelas

Ilham wibowo    •    Selasa, 07 Aug 2018 19:26 WIB
ekonomi indonesia
Implementasi RPJP Ekonomi Dinilai Masih Belum Jelas
Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Aviliani. Medcom/Ilham Wibowo.

Jakarta: Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional terutama sektor bisnis dinilai belum menunjukan arah yang jelas. Padahal, Indonesia pada 2025 diproyeksikan menjadi raksasa ekonomi dunia.

"Bappenas sudah sangat bagus menyusun RPJP, problem kita implementasi, seperti (tarian) poco poco maju mundur," ujar Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Aviliani usai seminar bertajuk 'Menentukan Nasib Jangka Panjang Ekonomi Indonesia' di Hotel Mandarin, Jakarta, Selasa, 7 Agustus 2018.

Aviliani menyebut masih ada pekerjaan yang mesti diselesaikan dalam menjalankan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional itu. Kata dia, Indonesia terlebih dahulu harus merampungkan sinergi kebijakan pemerintah, dunia usaha serta peran masyarakat sebagai pengguna.

"Urusan pemerintah pusat dan daerah hanya hanya terlihat pada urusan keuangan. Pelabuhan besar tapi tidak ada kapalnya. Semua daerah pengen punya bandara, pertanyaannya siapa yang mau ke sana?" ungkapnya.

Otonomi daerah juga dinilai menambah tantangan dalam implementasi RPJP. Menurut Aviliani, undang-undang pemerintah daerah mestinya perlu disesuaikan dan terarah dengan visi pembangunan nasional skala besar.

"Proyek implementasi ingin menyasar ke daerah, sementara ada 300 kabupaten/kota yang mau berkembang. Ini berbahaya untuk mencapai suatu yang besar, Uni Eropa saja sengaja dibuat skala besar agar berkembang," ungkap Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) ini.

Ia sepakat RPJP mestinya menjadi haluan negara. Implementasi rencana pembangunan nasional selama 20 tahunan ini tak boleh berubah meskipun pemerintahan berganti rezim.

"Presiden tak boleh ubah visi pembangunan negara yang sudah direncanakan Bappenas. Daerah juga sama (harus patuh), kalau ini belum beres pasti akan ada revisi terus," tuturnya.


(SAW)