Perpanjangan Waktu Periode Pertama Amnesti Pajak di Tangan Presiden

Dian Ihsan Siregar    •    Rabu, 21 Sep 2016 20:16 WIB
tax amnesty
Perpanjangan Waktu Periode Pertama Amnesti Pajak di Tangan Presiden
Presiden Joko Widodo. (FOTO: ANTARA/Widodo S. Jusuf)

Metrotvnews.com, Jakarta: Periode pertama amnesti pajak yang akan berakhir di akhir September 2016, dinilai kurang bagi pengusaha yang belum melaporkan hartanya dalam program amnesti pajak. Kebanyakan, para pengusaha menginginkan penambahan waktu periode pertama  yang merupakan masa tebusan dua persen.

‎Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Hestu Yoga Saksama menyebutkan masalah penambahan waktu periode pertama amnesti pajak bisa saja dilakukan jika ada perubahan undang-undang (UU) atau Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan perubahan waktu tersebut.

"Kita masih konsisten kalau di Ditjen pajak tetap sesuai UU. Kami sampai saat ini hanya jalankan saja dan konsisten dengan UU. Sudah ada beberapa masukan dari pengusaha, itu keputusan ada di Pak Presiden," ungkap Hestu, ‎ditemui di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Selasa (21/9/2016).

Hestu menjelaskan, Ditjen Pajak tidak bisa mengubah ketentuan yang sudah ada dalam program amnesti pajak, baik itu periode pertama hingga akhir Maret 2017 nanti.

Tak hanya itu, sampai saat ini juga belum ada pembahasan untuk mekanisme amnesti pajak sesuai permintaan yang dilontarkan secara langsung dari para pengusaha.

"Belum tahap sampai itu (pembahasan). Pak Presiden yang putuskan, itu tergantung UU atau bisa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Tapi segala masukan kita tampung. Namun, semua keputusan ada di tangan Presiden Jokowi," ‎tutup Hestu.


(AHL)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

1 month Ago

Republik Sentilan Sentilun malam ini bertema "Pascareshuffle Mau Apa?" menghadirkan A…

BERITA LAINNYA