Daftar Proyek Prioritas Nasional dalam RKP 2018

Ade Hapsari Lestarini    •    Sabtu, 15 Apr 2017 10:21 WIB
bappenas
Daftar Proyek Prioritas Nasional dalam RKP 2018
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (ANTARA FOTO/Wahyu A. Putro)

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat ada beberapa proyek yang didorong Pemerintah Pusat di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018.

"Proyek ini ada selain proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di lima Kabupaten/Kota yang mendukung Prioritas Nasional ke-III yakni Perumahan Permukiman," ungkap Kepala Bappenas/Menteri PPN Bambang Brodjonegoro, dalam siaran persnya, Sabtu 15 April 2017.

Dia menjelaskan, proyek-proyek yang mendukung Prioritas Nasional ke-VI yakni Ketahanan Pangan, antara lain pembangunan Bendungan Tugu, Semantok (Kabupaten Nganjuk), Gongseng, Tukul dan Bagong.

"Sementara proyek pembangunan kilang minyak Tuban untuk mendukung Prioritas Nasional ke-V yakni Ketahanan Energi," tambahnya.

Lebih lanjut Menteri Bambang menjelaskan apa saja proyek yang mendukung Prioritas Nasional ke-VIII yakni Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman.

"Ini meliputi pembangunan Jalur Ganda Lintas Solo-Surabaya antara Madiun-Jombang (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN) dan Kedungbanteng-Madiun (SBSN); Pembangunan Jalan Tol yang meliputi Jalan Tol Pandaan-Malang, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, Mojokerto-Surabaya, Gempol-Pasuruan," jelasnya.

Kemudian pembangunan Jalan Non Tol Fly Over dari dan menuju Teluk Lamong; dan Peningkatan Kapasitas atau Rekonstruksi Jalan Kertosono-Mantingan dan Kertosono-Kediri, merupakan proyek-proyek yang mendukung kegiatan prioritas konektivitas nasional.

Oleh karena itu, Menteri Bambang menekankan pentingnya peranan Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah, serta memperkuat perencanaan spasial agar sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai.

"Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan OPD berdasarkan tugas dan fungsi, namun berdasarkan prioritas program yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan," ucapnya.

Sementara untuk pembahasan dengan Kabupaten/Kota, dilakukan dengan pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program/kegiatan Prioritas Nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan) serta perkuatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek Prioritas Nasional.


(AHL)