OJK Revisi Aturan Permudah Penerbitan Obligasi Daerah

Angga Bratadharma    •    Sabtu, 09 Sep 2017 15:24 WIB
ojkobligasi
OJK Revisi Aturan Permudah Penerbitan Obligasi Daerah
Deputi Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa OJK Muhammad Maulana. (FOTO: MTVN/Angga Bratadharma)

Metrotvnews.com, Bogor: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut terdapat kesulitan bagi pemerintah daerah (pemda) dalam menerbitkan obligasi daerah. Guna mempermudahnya maka OJK tengah berupaya merevisi aturan dan diperkirakan aturan itu bisa selesai di akhir 2017.

Deputi Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa OJK Muhammad Maulana mengatakan, sejauh ini belum ada pemda yang mengajukan ke OJK untuk menerbitkan obligasi daerah. Tidak ditampik, penerbitan obligasi daerah berbeda dengan penerbitan obligasi yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan.

"Penerbitan obligasi daerah oleh pemda cukup sulit. Jadi, obligasi daerah itu beda dengan yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi daerah itu ada tambahan syarat yang bisa dikatakan berat," ujarnya, dalam Pelatihan Wartawan Media Massa dan Elektronik yang diselenggarakan OJK, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu 9 September 2017.

Tambahan syarat itu yaitu pertama, harus mendapat izin dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) stempat. Dalam hal ini, pemda harus bisa meyakinkan DPRD terkait penerbitan obligasi. Kedua, harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan (Menkeu). Ketiga, harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Ada beberapa syarat yang harus didapatkan pemda. Setelah mendapatkan baru bisa laporan ke OJK. Hal itu yang mengakibatkan belum ada pemda yang menerbitkan obligasi daerah," ujarnya.

Ia tidak menampik panjangnya mata rantai dan tidak hanya berada di area OJK membuat pemda setempat kesulitan untuk mengeluarkan obligasi daerah. Adapun OJK dalam hal ini sedang berupaya melakukan revisi peraturan dalam rangka mempermudah pemda mengeluarkan obligasi daerah.

"Nanti berkoordinasi dengan Menkeu dan Mendagri. Lagi direvisi dan aturan yang direvisi ini waktu masih di Bapepam-LK. Lagi direvisi dan diharapkan tahun ini revisi tentang aturan obligasi daerah selesai di akhir 2017. Untuk memudahkan," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, jika obligasi daerah bisa dikeluarkan usai melalui sejumlah tahapan maka dana yang didapatkan tidak bisa digunakan sembarangan. Ada ketentuan tersendiri terkait penggunaan dana dari obligasi daerah itu yakni harus berorientasi terhadap pembangunan infrastruktur publik.

Sedangkan obligasi daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Obligasi daerah hanya dapat diterbitkan di pasar modal domestik dan dalam mata uang rupiah (PP No 54 Tahun 2005 dan PMK No 147/2006).

"Benefit obligasi daerah itu menurut undang-undang hanya untuk infrastruktur publik yang menghasilkan. Tidak boleh untuk gaji pegawai dan semacamnya. Hanya untuk infrastruktur publik dan yang bermanfaat. Jadi misal bukan hanya jalan biasa tapi jalan tol," pungkasnya.

 


(AHL)