Pemerintah Tegaskan Dana Infrastruktur Tidak Ganggu APBN 2018

Dian Ihsan Siregar    •    Rabu, 10 Jan 2018 07:17 WIB
infrastrukturekonomi indonesiarapbn 2018
Pemerintah Tegaskan Dana Infrastruktur Tidak Ganggu APBN 2018
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (MI/MOHAMAD IRFAN)

Jakarta: Pemerintah mencatat alokasi anggaran belanja infrastruktur mencapai Rp410,7 triliun terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang mencapai Rp2.220,7 triliun. Jumlah tersebut dinilai tidak membebani postur APBN karena besarnya anggaran infrastruktur sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, keseluruhan anggaran belanja pemerintah yang ditetapkan dalam APBN 2018 terbagi dalam beberapa sektor. Adapun sejumlah sektor itu sudah dibahas dan melalui pertimbangan yang matang dan panjang guna mencapai target indikator perekonomian.

"Misalnya investasi pembangunan sumber daya manusia dengan anggaran pendidikan Rp405 triliun dan kesehatan Rp105 triliun. Jadi anggaran infrastruktur Rp410 triliun itu tidak besar dibandingkan dengan belanja lain," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, ditemui di Grand Studio Metro TV, Jakarta, Selasa malam, 9 Januari 2018.

Bahkan, lanjut Ani, biasa ia disapa, anggaran infrastruktur tidak tinggi dibandingkan dengan anggaran pengentasan kesenjangan ekonomi yang mencapai Rp207 triliun. Artinya alokasi anggaran infrastruktur tidak memberikan beban terhadap ruang gerak APBN guna menggerakan roda perekonomian.

Menurutnya anggaran infrastruktur sebesar Ro410,7 triliun merupakan stimulus untuk mengajak masyarakat terlibat dalam pembangunan dan harapannya masyarakat tidak hanya menjadi penonton dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat juga diminta turut ambil bagian dalam pengawasan.

"Maka kami perlu untuk meyakinkan pembangunan sumber daya manusia lewat pendidikan, kesehatan, layanan dasar, dan konektivitas," ungkap Ani.

Tidak hanya itu, masih kata Ani, pembangunan infrastruktur yang totalnya membutuhkan dana begitu besar yakni mencapai Rp4.790 triliun perlu didukung oleh berbagai macam pihak, termasuk pihak swasta. Pasalnya tidak semua dana datang dari pemerintah karena pemerintah mengalokasikan sebanyak 40 persen dari APBN dan APBD dan sebanyak 20 persen lewat BUMN.

"Contoh yang sedang dibangun LRT senilai Rp30 triliun. Pemerintah mengeluarkan anggaran Rp9 triliun dan sisanya oleh BUMN dan pihak swasta yang ikut membiayai. Nantinya mereka dapat pengembalian dari partisipasi masyarakat saat LRT itu sudah bisa dimanfaatkan," pungkas perempuan yang lahir di Bandar Lampung pada 1962 lalu.


(ABD)