Pekan Ini, Pemerintah Umumkan Revisi Insentif Pajak Dunia Usaha

Suci Sedya Utami    •    Selasa, 27 Mar 2018 07:22 WIB
pajakdunia usahaekonomi indonesia
Pekan Ini, Pemerintah Umumkan Revisi Insentif Pajak Dunia Usaha
Menko Perekonomian Darmin Nasution (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengeluarkan revisi aturan insentif pajak untuk dunia usaha yakni tax holiday dan tax allowance pada pekan ini. Adapun pemerintah bakal mengeluarkan perubahan insentif fiskal tersebut berbarengan dengan revisi tarif pajak untuk Usaha Kecil Menengah (UKM).

"Tax holiday juga akan kita umumkan bersamaan dengan itu juga (penurunan tarif pajak UMK)," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution, di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin malam, 26 Maret 2018.

Tax holiday adalah fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan dalam jangka waktu 5-15 tahun bagi investor yang memenuhi syarat, bahkan bisa sampai 20 tahun bila mendapat persetujuan menteri keuangan. Tax allowance adalah insentif investasi bidang tertentu di wilayah tertentu untuk investor baru atau investor lama yang ekspansi bisnis, berlaku sejak 2008.

Skemanya berupa insentif pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah investasi yang dikeluarkan, insentif berlangsung selama enam tahun atau lima persen per tahun, sehingga akan mengurangi beban PPh yang disetorkan oleh investor.

Adapun aturan insentif tax holiday dan tax allowace tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang Tertentu dan Daerah tertentu. Setelah itu ada juga PMK 103/PMK.010/2016 tentang Fasilitas Pengurangan PPh Badan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan dua insentif tersebut selama ini kurang diminati oleh dunia industri. Padahal, insentif itu diberikan guna memberi stimulus positif bagi dunia usaha agar lebih memaksimalkan laju bisnisnya.

Berdasarkan catatan Ditjen Pajak Kemenkeu, pengguna tax allowance sejauh ini sebanyak 138 wajib pajak. Sementara tax holiday hanya dimanfaatkan lima wajib pajak. Pada 2017, tercatat sebanyak sembilan perusahaan penerima tax allowance, sedangkan tax holiday tidak ada satu wajib pajak menerimanya.

"Enggak ada yang apply, kita juga mau tahu kenapa enggak ada yang ambil, apakah enggak menarik atau apa?," kata Ani, sapaan Sri Mulyani, beberapa waktu lalu.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan proses yang panjang dan rumit dianggap sebagai salah satu yang membuat minat dunia industri rendah untuk memanfaatkan fasilitas fiskal tersebut. Atas dasar itu, pemerintah mengkaji kembali dan merumuskan kembali aturan penyederhanaannya.

"Saat ini sedang dibahas dalam kementerian, bagaimana itu dibahas dalam satu sistem yang lebih sederhana," kata Airlangga.

Sementara itu, terkait penurunan tarif pajak penghasilan UKM sejauh ini masih difinalkan dalam rapat di tingkat menteri koordinator. Penurunan tarif dilakukan dengan merevisi peraturan pemerintah (PP) 46 Tahun 2013 yang mengarur besaran tarif pajak untuk jenis usaha yang memiliki penghasilan tidak lebih dai Rp4,8 miliar.


(ABD)