Perundingan dengan Freeport Masuk Pembahasan Perpajakan

Eko Nordiansyah    •    Rabu, 11 Oct 2017 18:19 WIB
freeport
Perundingan dengan Freeport Masuk Pembahasan Perpajakan
Freeport (MI/AGUS MULYAWAN).

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah terus melakukan negosiasi dengan  PT Freeport Indonesia. Saat ini perundingan tengah memasuki tahap pembahasan masalah perpajakan dari perusahaan tambang emas tersebut.

"Sekarang ini leading sector-nya adalah Kementerian Keuangan, yaitu mengenai perpajakan," kata Menteri Negara BUMN Rini Soemarno ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu 11 Oktober 2017.

Rini menjelaskan perpajakan ini tidak hanya meliputi kewajiban yang mesti diselesaikan Freeport untuk pemerintah pusat. Tetapi negosiasi juga membahas mengenai pungutan-pungutan yang ada di daerah.

Saat ini, lanjut Rini, pemerintah tengah mengevaluasi metode kalkulasi tentang nilai Freeport. Dirinya menegaskan jika pemerintah terus mengupayakan negosiasi dengan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa usai mendapatkan kepastian tentang pembangunan smelter dan komitmen divestasi 51 persen, pemerintah akan fokus berunding pada isu kepastian investasi dan penerimaan negara.

Sri Mulyani menyebutkan, pada dasarnya ada empat area dalam paket perundingan antara pemerintah dan Freeport, yakni pembangunan smelter, komitmen divestasi 51 persen saham, kepastian investasi dan penerimaan negara, serta perpanjangan operasi.

Sementara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperpanjang status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara Freeport sampai tiga bulan ke depan. Semula, IUPK sementara diberikan sejak 10 Februari sampai 10 Oktober 2017.





(SAW)