Komisi VI DPR Setujui Pagu Anggaran Kemenperin 2017 Senilai Rp2,82 Triliun

Gervin Nathaniel Purba    •    Rabu, 19 Oct 2016 18:28 WIB
berita dpr
Komisi VI DPR Setujui Pagu Anggaran Kemenperin 2017 Senilai Rp2,82 Triliun
Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno. Foto: Foto Terbit/ Mohamad Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2,82  triliun.

Penetapan anggaran tersebut dilakukan setelah Komisi VI DPR memahami adanya realokasi pengurangan anggaran Kemenperin sebesar Rp116 miliar, atau 3,94 persen dibandingkan anggaran sebelumnya Rp3,16 triliun. 

Pagu anggaran tersebut selanjutkan akan disampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR sebagai bahan penetapan APBN 2017 sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

"Komisi VI DPR RI dapat memahami realokasi pengurangan pagu anggaran Kemenperin Tahun 2017 berdasarkan hasil pembahasan Banggar dan Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S-881/MK.02/2016 tanggal 17 Oktober 2016, sebesar Rp116 miliar menjadi Rp2,82 triliun," ujar Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno, saat ditemui di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2016).

Adanya pengurangan anggaran tersebut mendapat respons dari beberapa anggota Komisi VI DPR selama rapat. Salah satunya, Iskandar Dzulkarnain yang meminta agar Kemenperin tetap menjalankan program prioritas sesuai target, meski terjadi pengurangan anggaran.

"Kami meminta agar program prioritas tidak signifikan pengurangannya," ujar Iskandar.

Anggota Komisi VI DPR lainnya, Bowo Sidik Pangarso, meminta supaya Menperin Airlangga Hartarto lebih memperjuangkan industri kecil menengah (IKM), walau ada pengurangan anggaran. Ia juga menyoroti kecilnya anggaran yang diterima Direktorat Jenderal IKM Kemenperin.

"Di Kemenperin masih ada anggaran untuk pembangunan jalan. Harusnya anggaran tersebut digeser untuk mengembangkan IKM," tutur politikus Golkar itu.

Pada kesempatan itu, Menteri Airlangga menjelaskan bahwa tidak ada perubahan postur anggaran dalam pagu yang diajukan saat ini. Selain itu, dia menegaskan sebenarnya tidak ada pemotongan anggaran untuk Direktorat Jenderal IKM Kemenperin.

"Kami tidak memotong anggaran untuk IKM. Kami memotong anggaran terkait perjalanan, konsinyering, dan lain-lain," tegas politikus Golkar itu.



(ROS)