Dapat Iklan dari Indonesia, Google Internasional Harus Bayar Pajak

Husen Miftahudin    •    Selasa, 20 Sep 2016 19:04 WIB
google
Dapat Iklan dari Indonesia, Google Internasional Harus Bayar Pajak
Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat Wahju K Tumakaka (kiri memegang buku). (FOTO: MTVN/Husen Miftahudin)

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terus berupaya memeriksa perpajakan perusahaan daring, Google. Sebagai perusahaan yang mendapat penghasilan dari Indonesia, Google Asia Pacific Pte Ltd yang berlokasi di Singapura harus membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ataupun Pajak Penghasilan (PPh).

Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat Wahju K Tumakaka mengatakan, yang harus membayar pajak adalah Google Internasional. Ini karena Google Indonesia hanya mendapat komisi sebesar delapan persen, sementara Google Internasional mendapat seluruh pendapatan dari iklan-iklan yang berasal dari Indonesia.

"Google Indonesia cuma dapat komisi delapan persen dari cost. Google Internasional dapat penghasilan dari iklan, kan itu dari Indonesia," beber Wahju, di kantor pusat DJP, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (20/9/2016).

Pendapatan Google Internasional ditaksir triliunan rupiah, sementara komisi yang didapat Google Indonesia sebesar Rp15 miliar. Sayangnya, Google tak pernah membayar pajak untuk hasil iklan yang didapatkan dari Indonesia.

Alasannya, Google Indonesia hanya beroperasi sebagai kantor perwakilan, bukan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT). Sementara Google Asia Pasific telah ditetapkan sebagai BUT di Singapura.

"Kalau menurut kriteria, si Google Indonesia bisa ditetapkan sebagai BUT dari Google Asia Pasifik. Maka itu, bukan Google Indonesia yang bayar pajak, tapi Google Asia Pacific melalui keberadaannya dia," tegas Wahju.

Google Indonesia sendiri sudah terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri di KPP Tanah Abang III dengan status sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) sejak 15 September 2011 dan merupakan dependent agent (agen yang melaksanakan usaha bertindak untuk dan atau atas nama perusahaan luar negeri) dari Google Asia Pacific Pte Ltd di Singapura.

Menurut pasal 2 ayat 5 Undang Undang Pajak Penghasilan, seharusnya Google Indonesia berstatus sebagai BUT agar setiap pendapatan maupun penerimaan yang bersumber dari Indonesia berhak dikenakan PPh.

Sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meminta Google memberlakukan kesetaraan pajak dengan sejumlah negara lain seperti India dan Brasil. Google di kedua negara tersebut telah dijadikan sebagai BUT sehingga transaksi-transaksi iklan di India dan Brasil dilarikan ke Google yang ada di negara itu, dan akhirnya dikenakan pajak oleh negara.


(AHL)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

1 month Ago

Republik Sentilan Sentilun malam ini bertema "Pascareshuffle Mau Apa?" menghadirkan A…

BERITA LAINNYA