Pemutihan Pajak Kendaraan Bakal Pengaruhi Penerimaan APBD DKI

Eko Nordiansyah    •    Kamis, 05 Jul 2018 13:35 WIB
pajakperpajakanekonomi indonesia
Pemutihan Pajak Kendaraan Bakal Pengaruhi Penerimaan APBD DKI
Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama (Foto: Metro TV)

Jakarta: Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana melakukan pemutihan pajak kendaraan di DKI Jakarta. Rencana tersebut dinilai berpengaruh terhadap penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di ibu kota.

Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan pemutihan pajak daerah tidak akan berpengaruh terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pemutihan pajak kendaraan bermotor itu terkait pajak daerah. Jadi tidak berpengaruh ke PNBP di APBN kita tapi lebih ke penerimaan pajak daerah di APBD," kata Hestu, kepada Medcom.id, di Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018.



Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapus denda pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Bila dihitung total denda PKB bisa mencapai Rp600 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penghapusan denda itu tidak memengaruhi pendapatan asli daerah. Pasalnya, nilai tersebut tidak termasuk dalam target pendapatan yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta.

Kendati menghapus denda PKB, Anies tetap optimistis pendapatan pajak memenuhi target. Pasalnya, tahun lalu, pendapatan pajak mencapai Rp38,125 triliun atau 103 persen dari target.

Pemutihan pajak ini berlangsung sejak kemarin 27 Juni 2018 hingga 31 Agustus 2018. Pembayaran pajak kendaraan bisa dilakukan melalui kantor sistem administrasi manunggal satu atap (samsat), gerai samsat, hingga mobil samsat keliling.

 


(ABD)