Pelaku Pasar Cemas Defisit Anggaran Melebar Rp397,2 Triliun

Desi Angriani    •    Kamis, 13 Jul 2017 17:40 WIB
defisit anggaran
Pelaku Pasar Cemas Defisit Anggaran Melebar Rp397,2 Triliun
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)

Metrotvnews.com, Jakarta: Analis MNC Securities Edwin Sebayang mengungkapkan pelaku pasar modal tak lagi mengkhawatirkan isu perombakan kabinet atau reshuffle jilid III. Isu perombakan kabinet kembali beredar akhir-akhir ini.

Menurut Sebayang, mereka justru mencermati defisit anggaran pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 yang melebar 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau sekitar Rp397,2 triliun.

"Kita cermati bagaimana mengurus defisit APBN tersebut isu paling penting bukan soal isu reshuffle kabinet," kata Edwin saat ditemui Metrotvnews.com di Gedung BEI, Jakarta, Kamis 13 Juli 2017.

Menurutnya, kepercayaan pasar terhadap pemerintahan Joko Widodo disebabkan oleh eksistensi sejumlah menteri bidang ekonomi yang kinerjanya dianggap mampu menggenjot perekonomian nasional. Salah satunya ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca: Sri Mulyani: Utang Demi Jaga Defisit Mampu Tumbuhkan Ekonomi RI di Atas 5%

"Pelaku pasar menginginkan Ibu Sri Mulyani tetap di kabinet," ungkap dia.

Kondisi pasar akan bergejolak jika Presiden menggeser Sri dari singgasana kementerian di sektor ekonomi. Pasalnya, dengan sepak terjang Sri, kredibilitas APBN dapat terjaga.

"Karena beliau yang paling tau tentang APBN kita," tegas Edwin.

Defisit anggaran melebar karena proyeksi pendapatan negara turun Rp36,2 triliun menjadi Rp1.714,1 triliun. Penerimaan pajak negara seret, pada semester pertama baru tercapai Rp571,9 triliun atau 38,2 persen dari target.

Sementara itu belanja negara naik Rp30,9 triliun yang disumbang pos kementerian/lembaga (K/L) Rp9,5 triliun dan non-kementerian/lembaga Rp26,5 triliun.

Besarnya peningkatan belanja non-KL disumbang oleh membengkaknya anggaran subsidi energi sebesar Rp25,8 triliun menjadi Rp103,1 triliun. Sementara anggaran subsidi non-energinya justru berkurang Rp3,7 triliun.

 


(AHL)