Skema Pajak e-Commerce Dipastikan Terbit di Akhir 2017

Desi Angriani    •    Senin, 13 Nov 2017 21:39 WIB
pajakperpajakanekonomi indonesiae-commercepenerimaan pajak
Skema Pajak e-Commerce Dipastikan Terbit di Akhir 2017
Gedung Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia (MI/ANGGA YUNIAR)

Jakarta: Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menggodok skema pajak bagi pelaku usaha digital startup dan industri  e-commerce dalam negeri. Namun, aturan khusus pajak di sektor perdagangan elektronik ini dipastikan terbit di akhir 2017.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan tak ada penerbitan pajak baru melainkan bagaimana mekanisme pemungutan pajak bagi pelaku e-commerce agar terjadi kesamaan level of playing field.  

"Bisa (akhir tahun) lebih ke tata cara saja, enggak jadi pajak baru," kata Suahasil, di Gedung Kementerian Keuangan, Pasar Baru, Jakarta, Senin 13 November 2017.

Suahasil menuturkan, pelaku usaha di industri perdagangan online nantinya dikenai Pajak Penghasilan (PPh) hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengenaan beban akan dikenakan baik itu kepada pelaku usaha berbasis platform (marketplace) maupun pelaku usaha di media sosial.



"Seperti merchant itu ibaratnya Wajib Pajak (WP) individu, ada Penghasilan Tidak Kenak Pajak (PTKP)-nya. Bisa jadi WP Badan. Nah itu bagaimana? Perlu diatur, sama persis dengan konvensional," tutur dia.

Namun demikian Suahasil enggan memprediksi potensi penerimaan pajak dari sektor itu setelah aturan pajak e-commerce diterbitkan. Adapun ia berharap, aturan pajak e-commerce yang akan segera terbit ini diharapkan tidak memberikan beban terhadap pertumbuhan industri e-commerce.

"Kalau bisa cepet tentu akan banyak yang bayar pajak. Potensinya adalah kegiatan ekonomi. Nah kalau dari PPN itu dilihat rantai transaksi. Kan PPN antar rantai produksi sama dengan pajak barang akhir. Kalau perekonomian berputar lebih cepat, dia juga tumbuh lebih cepat," pungkas dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas e-Commerce. Ada empat model bisnis internet yang akan dikenai pajak berdasarkan surat itu, yaitu marketplace, classified ads, daily deal, dan peretail online.

 


(ABD)

Pemerintah Masih Godok Pembentukan <i>Holding</i> BUMN Jasa Keuangan

Pemerintah Masih Godok Pembentukan Holding BUMN Jasa Keuangan

4 hours Ago

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menggodok pembentukan holding BUMN di sektor …

BERITA LAINNYA