Tanpa Perppu

Indonesia Takkan Bisa Bertukar Informasi Pajak di AEoI

Suci Sedya Utami    •    Senin, 20 Mar 2017 11:50 WIB
pajak
Indonesia Takkan Bisa Bertukar Informasi Pajak di AEoI
Gedung Pajak (FOTO: dokumentasi Kementerian Keuangan)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam pertemuan G20 di 17-18 Maret di Jerman telah menegaskan komitmen Indonesia dalam mengikuti penerapan pertukaran informasi secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) dalam rangka membuka kejahatan perpajakan.

Negara-negara G20 dalam program AEoI menyatakan siap pelaksanaan dari prinsip penghindaran Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) sepenuhnya diimplementasikan di September 2017 dan selambat-lambatnya dilakukan di September 2018.

Dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi tersebut, beberapa payung hukum mesti direvisi. Setidaknya ada empat aturan hukum yang masih menjadi penghalang yakni UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Pasar Modal, dan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Namun, merevisi keempat UU tersebut untuk mengejar waktu yang sudah ditentukan negara G20 adalah sebuah kemustahilan. Belum lagi, pemerintah tetap bersikeras agar aturan pendukung harus kelar sekarang ini. Karena itu, Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) akan dikeluarkan untuk menganulir keempat UU tersebut.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, jika Indonesia tak merampungkan aturan domestiknya maka konsekuensinya Indonesia tak bisa mendapatkan informasi dari negra lain yang juga berkomitmen dalam AeOI.

Ketentuan ini tak hanya berlaku untuk Indonesia, namun juga termuat untuk 100 negara lain yang sudah memiliki komitmen menerapkan AeOI. "Kalau enggak lulus (aturan domestik) kita enggak mau bertukar data pada mereka, meski mereka wajib memberi data ke kita. Begitu juga sebaliknya," kata Hestu, Senin 20 Maret 2017.

Baik Indonesia maupun negara lain baru akan mendapat keuntungan dari pertukaran informasi hingga mereka memperbaiki regulasi domestiknya terlebih dahulu. Oleh karenanya, dalam konteks ini, Indonesia berusaha lulus dalam segala hal baik dari aspek regulasi primer, maupun sekundet.

Termasuk juga dari aspek kerahasiaan yang dijamin dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional pasal 10 yang berbunyi setiap informasi yang dipertukarkan merupakan informasi yang wajib dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Perjanjian Internasional, serta dalam hal dukungan informasi teknologi (IT).

"Kalau kita enggak lulus, kita rugi, kita wajib berikan informasi, tapi kita enggak dapat," jelas Hestu.

 


(ABD)

The Fed Naikkan Suku Bunga AS

The Fed Naikkan Suku Bunga AS

13 hours Ago

Federal Reserve AS atau bank sentral AS pada akhir pertemuan kebijakan dua harinya pada Rabu wa…

BERITA LAINNYA