Menkeu: Reformasi Terus Dilakukan Hadapi Guncangan Ekonomi Global

Angga Bratadharma    •    Sabtu, 12 May 2018 13:02 WIB
pertumbuhan ekonomiekonomi indonesia
Menkeu: Reformasi Terus Dilakukan Hadapi Guncangan Ekonomi Global
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan Indonesia akan terus melakukan reformasi untuk menghadapi guncangan perekonomian global akibat pengaruh suasana geopolitis saat ini. Langkah itu dilakukan dengan harapan momentum pertumbuhan ekonomi bisa terjaga dan kualitasnya terus meningkat dari waktu ke waktu.

"Kita dihadapkan pada guncangan-guncangan yang sifatnya regional maupun global. Untuk itu, Indonesia akan terus melakukan reformasi," tegas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Sabtu, 12 Mei 2018.

Lebih lanjut, Ani, sapaan akrabnya, menjelaskan, kawasan dunia akan terus dipengaruhi oleh suasana geopolitis baik di kawasan Asia seperti Korea Utara dan Korea Selatan maupun yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan dan di kawasan Timur Tengah seperti hubungan antara Saudi Arabia dengan Iran dan Saudi dengan Qatar.

"Suasana ini akan terus mewarnai perekonomian global dan menciptakan dinamika yang tidak selalu mudah dan kadang-kadang memberikan imbas yang tidak mudah dikelola," ujarnya.



Di sisi lain, Ani mengingatkan, pada Mei ini Indonesia telah 20 tahun melaksanakan reformasi semenjak terjadinya krisis ekonomi di 1998 yang melahirkan gerakan reformasi. Semenjak reformasi banyak sekali terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang dilahirkan untuk membangun pondasi baru bagi perekonomian Indonesia.

Lebih lanjut, Ani menjelaskan, reformasi di bidang keuangan negara dilakukan karena Indonesia punya undang-undang keuangan negara, undang-undang perbendaharaan negara, undang-undang BPK, undang-undang Bank Indonesia, dan undang-undang OJK, yang semuanya bertujuan untuk membangun suatu sistem ekonomi dan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Dalam konteks hubungan pusat daerah, tambahnya, sejak reformasi Indonesia mengubah sistem negara dengan sangat radikal yang tadinya sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan otonomi daerah, transfer dana ke daerah merupakan kebijakan yang luar biasa signifikan.

"Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita sekarang sepertiga belanja dari seluruh belanja negara adalah untuk transfer ke daerah dan sekarang mencapai sekitar Rp700 triliun," ungkap Ani, seraya menambahkan bahwa tujuan desentralisasi adalah untuk mendekatkan akuntabilitas dari pemerintahan daerah kepada rakyat.

 


(ABD)


BUMN Siap Bersinergi Bangun Kemandirian Pesantren

BUMN Siap Bersinergi Bangun Kemandirian Pesantren

1 day Ago

Menteri BUMN Rini M Soemarno menyatakan perusahaan milik negara di Indonesia siap bersinergi me…

BERITA LAINNYA