Boediono Sebut Penggunaan APBN Bukan Penyelesaian Krisis

Eko Nordiansyah    •    Rabu, 30 Nov 2016 11:09 WIB
apbnekonomi indonesia
Boediono Sebut Penggunaan APBN Bukan Penyelesaian Krisis
Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono (kedua dari kiri) (Foto: MTVN/Eko Nordiansyah)

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono menilai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan langkah yang tepat menyelesaikan sebuah krisis. Bahkan, pengelolaan APBN yang kurang tepat bisa menimbulkan krisis di masa mendatang.

Dirinya menceritakan, pada 1950-an hingga pertengahan 1960-an APBN adalah part of problem bukan part of solution. Pada masa itu pengelolaan APBN menjadi tidak terkendali karena anggaran dihabiskan untuk menanggulangi krisis.

"Waktu itu APBN mengalami proses yang lepas kendali. Mula-mula tidak berat kemudian menjadi luar biasa (berat). Ini menjadi pengalaman luar biasa pengelola setelah itu. Jangan sampai APBN menjadi penghentian krisis," ujar Boediono, yang juga mantan Menteri Keuangan, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).

Baca: Mengambil Peluang di Era Persaingan Melalui Pengembangan SDM

Setelah itu, pada akhir 1960-an, Boediono menyebut muncul pandangan jika APBN jangan jadi penyebab krisis. Oleh karena itu, konsep anggaran berimbang dijalankan Pemerintah Indonesia pada waktu itu meski tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ada.


Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono (MI/RAMDANI)


"Meski enggak text book tapi jangan sampai APBN lepas kendali. Karena APBN ini juga kancah di mana tarik menarik politik kuat sekali. Di mana-mana bukan hanya di Indonesia. Ini uang banyak akan menentukan apa dan siapa yang dapat manfaat. Anggaran belanja berimbang dan enggak boleh pengeluaran melebihi pendapatan," jelas dia.

Sementara pada masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan pada 2001-2004, kesulitan mengelola APBN dirasakan karena imbas krisis di 1998. Pada waktu itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak krisis paling parah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Baca: BI Sambut Baik Hasil Penilaian Awal Tim IMF

"Ini menyebabkan kita mengalami suatu dampak yang luar biasa. Pada 1998, PDB kita tiba-tiba hilang sepertujuhnya, itu kemudian diikuti PHK dan kemudian merembet kepada gerakan politik yang menimbulkan perubahan sistem politik kita," lanjut dia.

Baca: Jokowi Sebut Trump Bakal Tiru Program Pembangunan RI

Untuk itu, dirinya mulai menetapkan jika pengelolaan APBN perlu meniru sistem fiskal di negara maju. Misalnya saja dengan membuat aturan defisit fiskal tidak lebih dari tiga persen, serta pembatasan utang tidak lebih dari 60 persen.

 


(ABD)