Tiga Isu Krusial dalam Pembahasan RUU Pengampunan Pajak

Anindya Legia Putri    •    Rabu, 25 May 2016 10:32 WIB
ruu dpr
Tiga Isu Krusial dalam Pembahasan RUU Pengampunan Pajak
Anggota Komisi XI Ecky Awal Mucharam (Foto:dpr.go.id)

Metrotvnews.com, Jakarta: Terdapat  tiga isu krusial dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang saat ini sedang dalam pembahasan oleh Panja.

Tiga isu tersebut yakni reformasi kebijakan, tarif tebusan, dan data serta informasi terkait harta peserta pengampunan pajak.

Terkait soal reformasi perpajakan, dijelaskan Anggota Komisi XI, Ecky Awal Mucharam, berdasarkan pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa Tax Amnesty yang dilakukan tanpa reformasi perpajakan  selalu gagal. Kunci keberhasilan mereka karena Tax Amnesty didahului oleh reformasi perpajakan.

"Tax Amnesty tidak akan berhasil tanpa adanya reformasi perpajakan yang meliputi aspek regulasi, administrasi, dan institusi perpajakan. Oleh karena itu, sejak awal pembahasan fraksi-fraksi di DPR selalu mendorong agar Tax Amnesty menjadi bagian tak terpisahkan dari reformasi perpajakan. Salah satu kuncinya ada di revisi UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan). Tanpa disertai reformasi perpajakan, negara tidak akan punya bargaining position (posisi tawar) yang kuat dalam Tax Amnesty," ujar Ecky, di Jakarta, Rabu (25/5/2016).

Tarif tebusan juga menjadi isu krusial karena dinilai terlalu rendah, sehingga dapat mencederai rasa keadilan dan membuat negara kehilangan banyak potensi penerimaan. Sebagaimana diketahui, dalam draft RUU tarif tebusan sebesar 2, 4, atau 6 persen untuk non-repatriasi dan 1, 2, atau 3 persen untuk repatriasi.

"Hampir semua fraksi di DPR meminta tarif dinaikkan. Ada yang mengusulkan ke kisaran 5 hingga 15 persen. Ada juga sebagian fraksi termasuk PKS yang meminta agar yang dihapus hanya sanksi administratif dan pidana pajaknya saja, sehingga tarif tebusan sesuai tarif normal KUP atau sekitar 25-30 persen. Saya yakin ini pun masih menarik bagi mereka karena sanksi administrasi saja besarnya 48 persen dari pokok utang pajak, ditambah penghapusan pidananya," jelas politikus PKS ini.

Mengenai data dan informasi terkait harta peserta pengampunan pajak, yaitu Pasal 15 draft RUU Pengampunan Pajak berbunyi, data dan informasi yang terdapat dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

"Kami meminta agar hal ini hanya terbatas pada pidana perpajakannya saja. Data dan informasi dari Pengampunan Pajak harus tetap dapat digunakan untuk penyidikan, penyelidikan, dan pengusutan pidana lainnya seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan perdagangan manusia," kata Ecky.


(ROS)

Tarif Kargo Udara Naik Ratusan Persen

Tarif Kargo Udara Naik Ratusan Persen

5 hours Ago

Tiga maskapai penerbangan yakni Garuda Indonesia, Lion Air dan Sriwijaya melakukan kebijakan me…

BERITA LAINNYA