Dua Kunci Memperbaiki Daya Saing Indonesia

Ade Hapsari Lestarini    •    Sabtu, 17 Jun 2017 20:54 WIB
daya saing indonesia
Dua Kunci Memperbaiki Daya Saing Indonesia
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia dinilai perlu bekerja keras dalam memperbaiki daya saing global. Saat ini, era globalisasi dan perdagangan bebas, membuat negara-negara di dunia terus berlomba mendongkrak daya saing agar semakin kompetitif dalam berbagai sektor.

Berdasarkan "The 2017 IMD World Competitiveness Yearbook" oleh International Institute for Management Development (IMD), Indonesia menempati posisi terakhir di antara negara-negara ASEAN yang di kaji dalam "yearbook" tersebut.

"Kendati tahun ini terjadi peningkatan peringkat daya saing Indonesia ke rangking 42 dari rangking 48 di 2016, tetapi hal tersebut belum mampu mendongkrak negara kita keluar dari posisi buncit di antara negara-negara ASEAN," kata Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED), Farouk Abdullah Alwyni, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 17 Juni 2017.

Dia menambahkan, peringkat Indonesia di 2017 ini masih berada di bawah peringkat pada 2014 (ranking 37) dan 2013 (39). Di antara negara-negara kawasan ASEAN, Singapura menduduki peringkat tertinggi yaitu berada pada posisi ke-3, disusul Malaysia (24), Thailand (27), serta Filipina di posisi ke 41 tepat di atas Indonesia (42). Posisi negara-negara di kawasan Asia Pasifik lainnya umum-nya juga di atas Indonesia seperti Hong Kong (1), Taiwan (14), New Zealand (16), Tiongkok (18), Australia (21), Jepang (26), dan Korea Selatan (29).




Menurut Farouk, meski pemerintahan Jokowi-JK terus berupaya melakukan pembenahan di berbagai bidang, nyatanya hasil yang di dapatkan belum cukup untuk mendongkrak rangking Indonesia ke level tertinggi di 2014 (37), apalagi untuk mengejar Malaysia dan Thailand. Dalam beberapa subindikator, daya saing Indonesia tertinggal dibanding negara-negara tetangga khusus-nya di area efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, dan infrastruktur.

"Dalam hal efisiensi pemerintahan, persoalan utama Indonesia adalah kerangka institusional, hukum bisnis, dan kerangka sosial. Kerangka institusional yang perlu perbaikan serius adalah penciptaan kerangka regulasi dan birokrasi yang kondusif terhadap bisnis, pemerintahan bersih dan bebas korupsi, dan kepastian hukum," jelas Farouk.

Selain itu, ujar dia, kecenderungan di mana terjadi pelemahan KPK di satu sisi dan  politisasi KPK di sisi lain semuanya mengirimkan tanda-tanda yang negatif bagi perbaikan daya saing Indonesia di level internasional.

"Untuk memperbaiki daya saing secara signifikan di pemerintahan dalam jangka menengah dan panjang, Indonesia mutlak memerlukan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman yang bersih, efisien, dan professional yang dapat menegakkan kepastian hukum bagi masyarakat," tambah Farouk.




Sementara itu, di area efisiensi bisnis, Farouk menyoroti kebutuhan pembukaan akses keuangan yang lebih merata kepada bisnis baik dari perbankan, lembaga keuangan non-bank, ataupun pasar modal.

"Di sisi lain bisnis juga sudah harus mulai sadar terhadap konsep Good Corporate Governance, etika, integritas, maupun tanggung jawab sosial. Komitmen untuk memenuhi atau bahkan melebihi kepuasan konsumen (go beyond customer satisfaction) merupakan prasyarat mutlak bagi penguatan daya saing bisnis masa depan," imbuh Farouk.

Farouk menilai, efisiensi sektor pemerintahan dan bisnis di Indonesia seperti dua sisi mata uang, keduanya perlu di benahi  agar arus penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri dapat menjadi  semakin besar, sehingga  dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, yang pada akhirnya dapat memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan hasilnya bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

"Tantangan Indonesia adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inlusif (menunjang pemerataan ekonomi). Sumber-sumber daya ekonomi  tidak boleh dinikmati oleh sekelompok orang saja. Pemerintah harus memberikan kemudahan dalam berinvestasi dan tidak membuat regulasi yang membelenggu dunia usaha," pungkasnya.


(AHL)