Tarik Repatriasi, Pemerintah Harus Jamin Kepastian Politik

Andhika Prasetyo    •    Senin, 17 Oct 2016 06:32 WIB
tax amnesty
Tarik Repatriasi, Pemerintah Harus Jamin Kepastian Politik
Amnesti Pajak. MI/Galih Pradipta.

Metrotvnews.com, Jakarta: Minimnya dana repatriasi yang masuk ke Tanah Air menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah jika ingin program pengampunan pajak berhasil secara menyeluruh.

Pengamat pajak Yustinus Prastowo menyebutkan rendahnya dana repatriasi yang masuk karena para wajib pajak yang hendak membawa masuk asetnya ke dalam negeri masih kurang yakin dengan stabilitas politik Tanah Air.

“Dari beberapa survey yang dilakukan lembaga internasional, salah satu hal yang dapat mempercepat pertumbuhan investasi itu adalah kepastian politik. Mungkin kekhawatiran para WP yang masih enggan melakukan repatriasi adalah mereka masih bertanya-tanya apakah rezim pemerintahan ini akan berlanjut atau tidak,” ujar Yustinus saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (16/10/2016).

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis itu mengungkapkan paket kebijakan belum mampu mendorong masuknya dana repratriasi. Paket kebijakan yang dikeluarkan, sejauh ini, masih belum bisa menarik dana dari luar negeri karena pada kenyataannya di lapangan ada banyak kebijakan yang belum dieksekusi sebagaimana mestinya.

“Kebijakan moneter juga tidak tersentuh dalam paket-paket kebijakan itu karena itu menjadi otoritas Bank Indonesia (BI). Padahal kebijakan moneter harus diharmonisasikan dengan kebijakan fiskal,” tuturnya.

Yustinus mengatakan, sejatinya, kondisi investasi di dalam negeri saat ini sangat menjanjikan, memiliki proyek-proyek bagus yang siap didanai, tetapi dalam pelaksanaan, net profit menjadi kecil karena banyaknya biaya siluman yang tidak terduga.

“Hal-hal itulah yang harus segera dibenahi. Memastikan para WP yang melakukan repatriasi mendapatkan keuntungan setelah membawa dananya masuk," pungkas dia.


(SAW)