Batam: Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan sosialisasi percepatan realisasi investasi kepada masyarakat, khususnya ka-langan pengusaha.
Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Bambang Purwanto, mengatakan pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
Kebijakan itu bertujuan meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah, dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola.
"Untuk mendukung program pemerintah tersebut BP Batam telah melaksanakan layanan perizinan secara online dan secara bertahap menuju sistem perizinan terintegrasi secara elektronik, salah satunya melalui Sistem Informasi Keluar Masuk Barang (SIKMB)," jelas Bambang di Batam, kemarin.
Hal senada dikatakan Kasubdit Perdagangan, Direktorat Lalu Lintas Barang BP Batam, Barlian Untoro. (Media Indonesia)
(AHL)
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution melantik Staf Khusus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra…
Keputusannya final yakni ex-officio, bukan peleburan. Tak ada istilah peleburan BP Batam ke Pemko Batam.
Sebelum regulasi itu terbit, Lukita tetap menjalankan tugasnya memimpin BP Batam.
Keputusan pengalihan komando BP Batam dan dirangkap secara ex-officio oleh Wali Kota Batam dinilai berdampak negatif terhadap ikli…
Kebijakan melakukan peleburan atau menyatukan komando BP Batam ke Pemerintah Kota (Pemkot) Batam bakal diterima dan keputusannya d…
Tubuh yang lelah akan menurunkan daya pikir dan konsentrasi. Kondisi ini berisiko menimbulkan kecela…
Tampak tak berguna, namun ternyata nongkrong bersama teman punya banyak manfaat positif.
Bos Bukalapak Achmad Zaky sempat mengkritisi kecilnya anggaran penelitian dan pengembangan atau (R&D) Indonesia dalam akun media s…
Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu dijuluki sebagai menteri pencetak utang.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tampak serius dalam menjaga reputasi internasional Indonesia.
Semakin tinggi pohon, maka semakin kencang anginnya. Peribahasa tersebut diucapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat dite…
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan alasan penjualan avtur dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PP…
Kebocoran tak sampai 3 persen dan terjadi karena praktik korupsi.
Kementerian Keuangan buka suara terkait pernyataan adanya bukti kebocoran anggaran negara dengan menunjuk pada penurunan tax ratio…
Pemerintah menyerap dana Rp10,12 triliun dari lelang lima seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara dengan total…
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyebutkan industrialisasi menjadi kunci pendorong pertumbuhan ekonom…
Banyak diskusi mengenai utang Indonesia didasarkan atas informasi yang salah dan cenderung menyesatkan.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menilai penggenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)…
