Paradise Papers Ungkap Pengemplang Pajak

   •    Rabu, 08 Nov 2017 09:32 WIB
paradise paper
Paradise Papers Ungkap Pengemplang Pajak
Ilustrasi. (FOTO: Metrotvnews.com)

Metrotvnews.com, Jakarta: Bocornya dokumen berjuluk Paradise Papers sejak Senin 6 November telah memperjelas strategi penghindaran pajak oleh sejumlah perusahaan raksasa dunia, politikus, dan pesohor global, termasuk juga beberapa figur terkenal di Tanah Air.

Paradise Papers dipublikasikan gabungan wartawan investigasi dari seluruh dunia. Berisi 13 juta lebih dokumen, temuan yang dilaporkan pertama-tama oleh koran Jerman, Suddeutsche Zeitung, itu dinamai Paradise Papers karena berasal dari 19 yurisdiksi suaka pajak yang kebanyakan berlokasi di kepulauan Karibia.

Dokumen itu menyimpan data sejak 1950 hingga 2016 yang sebagian besar berasal dari Appleby, perusahaan hukum di Bermuda yang membantu nasabah di luar negeri untuk membayar pajak rendah atau tanpa pajak. Misalnya, menyingkap strategi perusahaan pembuat Iphone, Apple, dalam menghindari kewajiban membayar pajak dengan menempatkan dana di luar negeri. Apple memilih Jersey, sebuah yurisdiksi berpajak rendah milik Inggris.

Juara lomba balap mobil Formula 1 Lewis Hamilton juga disebut-sebut dalam dokumen itu. Surat kabar The Guardian dan BBC melaporkan otoritas pajak Inggris sedang menyelidiki Hamilton yang diduga tidak membayar pajak untuk pesawat jet pribadinya.

Dokumen itu menyebut Hamilton menerima pengembalian pajak sebesar USD4,4 juta pada 2013 setelah pesawatnya dipindah ke Isle of Man, wilayah Inggris yang menerapkan pajak rendah.




Koneksi Rusia

Secara terpisah, dokumen itu juga membuka keterkaitan Rusia dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Wilbur Ross. Sang menteri disebut memiliki 31 persen saham di Navigator Holdings yang merupakan rekanan perusahaan energi Sibur milik Kirill Shamalov dan Gennady Timchenko. Shamalov ialah menantu Presiden Rusia Vladimir Putin, sedangkan Timchenko yang sedang dikenai sanksi oleh AS ialah sahabat Putin.

Paradise Papers juga mengungkit nama Prabowo Subianto, Mamiek dan Tommy Suharto, Sandiaga Uno, juga Kepala BKPM Thomas Lembong. Seperti dilansir Deutsche Welle, Prabowo dicatat pernah memimpin Nusantara Energy Resources (NER) yang terdaftar di Bermuda dan ditutup pada 2004.

Namun, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyatakan Prabowo tidak tersangkut dengan NER. "Memang ada entitas itu dulu dibentuk, saya tidak ingat persis kapan tahunnya. Tapi setahu saya, sejak didirikan, tidak pernah ada aktivitas. Jadi, saya kira kalau ada nama seperti itu, mungkin ya karena ada listing saja," ujar Fadli Zon di Gedung DPR, Senin 6 November 2017.

Sandiaga Uno, yang kini menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, tak menanggapi secara detail kasus tersebut. "Saya sendiri tadi baru baca (soal Paradise Papers)," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 6 November 2017.

Tommy Suharto disebut sebagai Direktur dan Ketua Dewan Asia Market Investments Ltd, sebuah perusahaan yang terdaftar di Bermuda pada 1997 dan tutup di 2000.

Terkait dengan bocoran Paradise Papers itu, para menteri keuangan Uni Eropa kini sedang merumuskan daftar hitam (blacklist) berikut sanksi untuk negara-negara yang diduga melindungi para pengemplang pajak. Menkeu Prancis Bruno Le Maire, misalnya, mengusulkan agar negara yang masuk daftar hitam tersebut tidak diperbolehkan mendapat bantuan IMF dan Bank Dunia. (Media Indonesia)

 


(AHL)