Komitmen Jokowi Tingkatkan Ekonomi Kreatif Dianggap Belum Terwujud

Anggi Tondi Martaon    •    Kamis, 28 Sep 2017 14:35 WIB
berita dpr
Komitmen Jokowi Tingkatkan Ekonomi Kreatif Dianggap Belum Terwujud
Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah (Foto:Antara/Yusuf Nugroho)

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum bisa membangkitkan potensi ekonomi kreatif di Indonesia. Padahal, ekonomi kreatif menjadi salah satu andalan pemerintahan Jokowi.

"Tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi, belum ada yang tampak begitu kuat dalam penguatan ekonomi kreatif kita, tidak terkecuali di sektor musik," kata Anang, di Komplek Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis 28 September 2017.

Anang menilai, komitmen Jokowi tidak diimbangi dengan pembentukan sistem yang terstruktur, sehingga tidak terjadi lompatan signifikan di sektor ini.

Berdasarkan data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) pada tahun 2014-2015, sektor ini baru mampu menyumbang 7,38 persen dalam perekonomian nasional. "Tahun 2014 Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sektor ekonomi kreatif sebesar Rp 784,82 triliun,  sedangkan tahun 2015 PDB ekonomi kreatif meningkat tipis sebesar Rp 852,24 triliun," ungkap Anang.

Sementara itu, dari 16 subsektor ekonomi kreatif,  hanya tiga subsektor yang berkontribusi terhadap PDB di atas 10 persen yakni, kuliner (41,69 persen), fashion (18,15 persen) serta kriya (15,70 persen). Selebihnya, kata Anang, hanya berkontribusi di bawah 10 persen terhadap PDB nasional.

"Apalagi seperti subsektor musik, seni pertunjukan, film, seni rupa, desain interior, angka PDB-nya tidak mencapai 1 persen.  Saya sedih betul lihat angka-angka ini,"  sesal Anang.

Oleh karenanya, Anang menilai pemerintah masih memperlakukan ekonomi kreatif seperti bisnis pada umumnya. Padahal, kata Anang, dalam berbagai kesempatan Presiden mendengungkan tentang ekonomi kreatif yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

"Mestinya, komitmen Presiden tadi diwujudkan denngan politik hukum berupa membentuk regulasi yang mendorong pembentukan sistem yang ajeg, politik anggaran yang menyokong penguatan di sektor ini, termasuk politik penegakan hukum seperti memberantas pembajakan," kata Anang.


(ROS)