Titik Layanan Pajak Diperbanyak

   •    Rabu, 19 Apr 2017 12:08 WIB
ditjen pajak
Titik Layanan Pajak Diperbanyak
Ilustrasi. (FOTO: Antara/Andika Wahyu)

Metrotvnews.com, Belitung: Saat ini Ditjen Pajak telah mengantongi 350 jenis data yang berasal dari pihak ketiga. Sebanyak 70 di antaranya ialah data yang memiliki nilai rupiah.

Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan akan menambah titik layanan perpajakan bagi wajib pajak. Ditjen Pajak akan memfungsikan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Pajak (KP2KP) sebagai kantor mikro serta memberikan layanan mobile.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo di Belitung kemarin mengatakan KP2KP yang selama ini berada di struktur Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan berfungsi seperti KPP.

"Selama ini ada yang namanya KP2KP dan merupakan bagian dari kantor pelayanan pajak. Itu sekarang kita coba aktivasi menjadi KPP yang memberikan pengawasan, pengurusan SPT, dan sebagainya.

Dalam jumlah dan susunan yang besar dari 10 hingga 15 orang, kita bisa membuka kantor operasional," jelas Suryo.

Perbedaan dengan KPP ialah pada fungsi pemeriksaan yang tidak bisa dilaksanakan kantor mikro itu.

Ditjen Pajak telah melakukan proyek percontohan di lima daerah, yaitu di Banjar, Jawa Barat; Wonosobo; Jawa Tengah; Lumajang dan Jombang, Jawa Timur; serta Takalar, Sulawesi Selatan. "Kita uji efektivitasnya dulu. Kalau memang sudah efektif, tentu akan kita kembangkan lagi," ujar Suryo.

Selain kantor mikro, juga dikembangkan unit mobile tax oleh Ditjen Pajak. Layanan yang diberikan berupa register wajib pajak baru, pelaporan SPT, pembayaran pajak dengan EDC, dan berbagai pelayanan lain.

Menurutnya, layanan mobile itu dilakukan mengingat wilayah geografis Indonesia yang sangat beragam berpengaruh pada biaya bila membuka kantor layanan yang penuh.

"Jadi kita menilai mungkin beberapa tempat akan lebih baik kalau kita deploy unit mobile tax dalam bentuk mobil atau sepeda motor. Kita mencoba mendekatkan kepada masyarakat yang di beberapa tempat jauh dari kantor tapi potensial," pungkas Suryo.

Percepat pemeriksaan

Tahun ini Ditjen Pajak mendapat target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.307 triliun. Jumlah itu berusaha dipenuhi. Salah satunya dengan memaksimalkan penerimaan terkait dengan aset yang dideklarasikan dalam amnesti pajak.

"Basis objek pajak yang berasal dari aset akan menghasilkan pendapatan, dan ini sudah terbukti dari orang pribadi yang setoran pajaknya kini meningkat. Ini yang dengan kesadaran. Untuk yang tidak dengan kesadaran akan dilihat lagi datanya dan akan dievaluasi nanti," kata Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal.

Saat ini proses pemeriksaan sudah lebih cepat karena adanya kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ditjen Pajak telah mengantongi 350 jenis data yang berasal dari pihak ketiga. Sebanyak 70 di antaranya ialah data yang memiliki nilai rupiah. Data tersebut akan dianalisis dari berbagai sumber data lainnya sehingga dapat ditemukan potensi perpajakannya.

Bila terbukti terdapat potensi penerimaan yang tidak terlaporkan, wajib pajak akan dipanggil untuk memberikan klarifikasi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menyatakan, dalam proses pemeriksaan tidak berarti wajib pajak langsung membayar tagihan pajak. Pembayaran dilakukan setelah keluar surat ketetapan hasil pemeriksaan. (Media Indonesia)


(AHL)