DJP Kaji Perubahan PPh Final ke Non-Final untuk Properti

Suci Sedya Utami    •    Rabu, 19 Apr 2017 15:38 WIB
properti
DJP Kaji Perubahan PPh Final ke Non-Final untuk Properti
Ilustrasi properti. (ANTARA FOTO/Lucky)

Metrotvnews.com, Belitung: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah mengkaji perubahan tarif pajak penghasilan (PPh) final ke non-final sebagai upaya ektensifikasi untuk mendorong penambahan basis pajak.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan kajian ini sebenarnya pun sudah didiskusikan tiap kali rapat di internal dan juga bersama Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Salah satu sektor yang selama ini dikenakan tarif pajak final yakni sektor properti atau konstruksi. Dia bilang, sumbangan pajak dari sektor tersebut tak sebanding dengan pertumbuhan sektornya.

"Dalam 10 tahun terakhir, properti konstruksi naik, tapi pajaknya segitu-gitu saja," kata Ken dalam pelatihan media di Belitung, seperti diberitakan Rabu 19 April 2017.

Baca: Dirjen Pajak Belum Tentukan Pajak Properti

Tarif PPh final yang saat ini berlaku untuk penghasilan pengalihan/jual beli tanah/bangunan yakni 2,5 persen dari total bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan imbalan jasa konstruksi yang berkisar dua hingga enam persen.

Contoh perhitungannya untuk pajak final, misal penghasikan Rp500 miliar, tarif pajaknya 2,5 persen. Berarti 2,5% x Rp500 miliar = Rp12,5 miliar yang dibayarkan pada negara.

Dalam kajian skema baru nanti, baik wajib pajak akan diminta untuk melakukan pembukuan. Dengan pembukuan, otoritas pajak bisa melacak potensi pajak lain. Perhitungannya penghasilan dikurangi biaya (belanja perusahaan misal belanja ke toko paku,  toko besi, toko marmer dan lain sebagainya). Misal biayanya Rp490 miliar sehingga setelah dikurangi menjadi Rp10 miliar. Berarti 2,5% x Rp10 miliar = Rp2,5 miliar.

Dikatakan Ken, memang jika menggunakan tarif final negara mendapatkan angka yang lebih besar. Namun, DJP tidak bisa melacak wajib pajak lain sepeti toko paku, toko besi dan sebagainya. Berbeda jika non-final, DJP tentu mendapat wajib pajak baru. Lagi pula berdasarkan hitungan simulasi, negara akan lebih diuntungkan dengan skema non-final.

Baca: Pengembang akan Kesulitan Jika Pembiayaan Properti Tanpa DP

"Lebih besar yang final karena saya bisa melacak yang ini beli semen, beli cat, beli paku. Negara bisa dapat dua kali lipat," ujar dia.

Selain properti, yang sedang dibidik lainnya yang selama ini kena pajak final yakni pom bensin, juga usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang selama ini tarifnya satu persen. Dia mengharapkan kajian ini bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya dan digolkan dan diatur dalam penerbitan peraturan pemerintah (PP) tahun ini.

Di tempat yang sama, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal mengatakan penerimaan pajak dari sektor properti mengalami penurunan yang disebabkan turunnya tarif PPh final sektor ini dari lima persen menjadi 2,5 persen.

Berdasarkan catatan Yon, penerimaan pajak netto properti yang di dalamnya juga termasuk konstruksi pada 2016 hanya menyumbang Rp76,79 triliun, turun dibanding tahun sebelumnya Rp85,75 triliun.

 


(AHL)