Bappenas Tawarkan Proyek Infrastruktur ke Jepang hingga Kanada

Desi Angriani    •    Kamis, 15 Jun 2017 07:00 WIB
infrastrukturekonomi indonesia
Bappenas Tawarkan Proyek Infrastruktur ke Jepang hingga Kanada
Ilustrasi (FOTO ANTARA/R. Rekotomo)

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengincar dana jangka panjang dari luar negeri untuk dimanfaatkan dalam proyek pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Setidaknya 35 proyek infrastruktur senilai USD30,5 miliar sudah ditawarkan Bappenas kepada Nomura Investment Forum Asia (NIFA) 2017 pada Juni lalu.

"Mungkin Jepang, Australia, Kanada dan Belanda, yang dana-dana jangka panjangnya sudah cukup kuat, untuk kita tarik ke infrastruktur," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu 14 Juni 2017.

Menurutnya, tawaran proyek infrastruktur ke negara lain merupakan metode baru karena selama ini promosi lebih banyak ke sektor manufaktur ataupun jasa. Sekarang ini, pemerintah mau mencoba mempromosikan infrastruktur lebih banyak ke negara-negara yang berpotensi investasi.

"Kita mulai dengan Australia minggu depan, kemudian mudah-mudahan mendekati akhir tahun ke Jepang," ungkapnya.

Adapun pemerintah menawarkan proyek-proyek tersebut dengan dua skema yakni Public Private Partnership (PPP) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Untuk promosi proyek infrastruktur kepada investor Jepang, pemerintah akan menggunakan skema pembiayaan ekuitas (equity financing).

"Apakah itu kita mau memanfaatkan dana pensiun di Jepang atau dana-dana jangka panjang tapi yang pasti Jepang punya potensi yang besar untuk bisa investasi di infrastruktur kita," tuturnya.

Kendati fokus pada proyek dengan skema PINA, lanjut Bambang, pihaknya tidak menutup kemungkinan jika ada kesempatan investasi untuk proyek dengan skema PPP. Namun, melalui skema PINA, investasi bisa langsung dalam bentuk penyertaan modal (direct participation).

"PINA sendiri memang dinilai menjadi instrumen yang dapat menguntungkan bagi pemerintah dan investor. Skema PINA memiliki potensi investasi yang terdiri atas 20-30 persen pembiayaan dari total ekuitas, 70-80 persen pinjaman proyek (project loan) dan obligasi infrastruktur," beber mantan Menteri Keuangan ini.

Bambang menambahkan, dalam skema PINA, pemerintah tidak perlu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun proyek-proyek infrastruktur.

"Besarnya kebutuhan investasi di infrastruktur mendorong pemerintah untuk mengajak keterlibatan sektor swasta sebagai equity investor," pungkasnya.

 


(ABD)

The Fed Naikkan Suku Bunga AS

The Fed Naikkan Suku Bunga AS

3 days Ago

Federal Reserve AS atau bank sentral AS pada akhir pertemuan kebijakan dua harinya pada Rabu wa…

BERITA LAINNYA