Biaya Logistik Tinggi jadi Alasan Paket Kebijakan Ekonomi XV Meluncur

Achmad Zulfikar Fazli    •    Kamis, 15 Jun 2017 19:35 WIB
paket kebijakan ekonomi
Biaya Logistik Tinggi jadi Alasan Paket Kebijakan Ekonomi XV Meluncur
Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/Sigid Kurniawan)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah akhirnya meluncurkan paket kebijakan ekonomi XV mengenai pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional. Ada beberapa alasan yang mendasari diluncurkannya paket kebijakan ekonomi ke XV ini.

"Pertama biaya logistik nasional relatif tinggi di kawasan Asia (24,6 persen dari PDB, 2014), di mana kontribusi terbesar pembentuk biaya logistik adalah ongkos transportasi yaitu 72 persen, dan peranannya dalam pembentukan inflasi sebesar 12,11 persen (Januari, 2017). Selain itu, porsi biaya logistik bisa sampai 40 persen dari harga ritel barang," jelas Menko Perekonomian Darmin Nasution, saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 15 Juni 2017.

Selain itu, konektivitas angkutan barang belum terintegrasi di seluruh Indonesia sehingga membuat sering terjadinya kelangkaan barang, harga yang bergejolak, dan serbuan impor.

"Potensi peluang pasar bagi usaha penyedia jasa logistik di Indonesia sangat besar. Hasil salah satu penelitian menyebutkan bahwa kegiatan logistik di Indonesia di 2016 diperkirakan mencapai Rp2.400 triliun," jelasnya.

Dijelaskan Darmin, kegiatan logistik tersebut meliputi jasa transportasi, penyimpanan, dan delivery sebesar Rp498,3 triliun serta kegiatan logistik dari sektor manufaktur, pertanian, konstruksi, pertambangan, dan sebagainya sebesar Rp1.901,3 triliun dengan peningkatan 15,2 persen sampai 2019.

"Oleh karena itu, pemerintah perlu memfasilitasi agar peluang tersebut dapat diraih oleh penyedia jasa logistik nasional," tambah dia.

Terakhir, ujarnya, kebijakan logistik dalam Paket Kebijakan yang sebelumnya (Paket I-XIV) telah banyak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi Indonesia, seperti sampai saat ini sudah terdapat 30 Pusat Logistik Berikat (PLB) yang bertujuan untuk memudahkan mendapatkan suplai bahan baku industri dan etalase produk ekspor.

"Single Identity Importir (API, satu-satunya tanda pengenal importir), bertujuan untuk mengurangi proses birokrasi dalam pengurusan impor barang, terutama bahan baku dan simplifikasi perizinan ekspor-impor," pungkasnya.


(AHL)

Pemerintah Masih Godok Pembentukan <i>Holding</i> BUMN Jasa Keuangan

Pemerintah Masih Godok Pembentukan Holding BUMN Jasa Keuangan

3 hours Ago

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menggodok pembentukan holding BUMN di sektor …

BERITA LAINNYA