Utang Tak Bisa Dielakkan

Tokyo: Pemerintah Indonesia dinilai tak akan bisa menghindari utang. Hal itu salah satu cara untuk membantu keuangan negara dalam menambal defisit dan melakukan pembangunan.

"Tidak akan mungkin (tidak utang), karena dana dalam negeri enggak cukup," kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara saat berbincang dengan wartawan di Tokyo, Jepang, Jumat, 1 Februari 2019.

Menurut dia Indonesia membutuhkan kucuran dana dari luar negeri. Dana tersebut bisa melalui modal ekuitas atau utang dari negara lain.

Dia menegaskan, Indonesia tetap akan berutang, siapapun pemimpinnya. Karena, pemerintah butuh dana segar dalam membangun negara. Tapi, utang tersebut harus digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. "Utangnya harus dilakukan untuk kegiatan yang positif," tegas dia.

Baca: Luhut Tegaskan Utang untuk Kegiatan Produktif

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah sampai dengan September 2018 menjadi sebesar Rp4.416,37 triliun. Posisi utang sampai dengan akhir bulan lalu berada pada posisi 30,47 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan data yang dilansir Medcom.id, Rabu, 17 Oktober 2018, utang pemerintah menjadi Rp53,18 triliun dibandingkan Agustus sebesar Rp4.363,19 triliun. Dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, utang meningkat Rp549,92 triliun dari Rp3.866,45 triliun.

Menurut Mirza, masalah utang ini tak hanya terjadi di Indonesia. Negara maju lain seperti Jepang dan Amerika Serikat juga tak bisa menghindari utang. "Utang Jepang ini sendiri mencapai 226 persen dari PDB-nya," ucap dia.

 


(YDH)