DPR Pertanyakan Minimnya Anggaran Pembinaan BUMN

M Studio    •    Sabtu, 15 Jul 2017 09:00 WIB
berita dpr
DPR Pertanyakan Minimnya Anggaran Pembinaan BUMN
Anggota Komisi VI DPR RI Iskandar Dzulkarnain Syaichu dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto:Dok.DPR RI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi VI DPR RI Iskandar Dzulkarnain Syaichu mempertanyakan minimnya alokasi anggaran Program Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada pagu indikatif Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2018, yang hanya Rp 60,86 miliar.
 
Ia dapat memahami Inpres terkait efisiensi, di mana  Kementerian BUMN mendapatkan efisiensi cukup besar Rp45 miliar di anggaran yang tidak sampai  Rp250 miliar. Dengan anggaran yang kecil ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pembinaan BUMN yang lebih baik.
 
"Karena ini berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi sumbangan yang lebih besar kepada kuangan negara. Kita minta BUMN betul-betul menjalankan tugas yang betul, terutama terhadap pemasukan keuangan negara. Saya tanya kenapa porsi anggaran program pembinaan BUMN sangat kecil,” ucap Iskandar kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mewakili Menteri BUMN saat rapat kerja dengan Komisi VI  membahas RKA-K/L dan RKP TA 2018 dan RAPBN-P 2017, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juli 2017.  
 
Menurut politikus Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini, pagu anggaran TA 2018 program pembinaan BUMN yang diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja BUMN dan daya saing dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap keuangan negara, mendapat porsi yang sangat kecil.
 
Iskandar melihat porsi pembinaan BUMN hanya 25 persen dari anggaran kementerian, bahkan masing-masing deputi hanya mendapat alokasi 2 persen dari anggaran kementerian. Hanya infrastuktur bisnis yang mendapatkan 11 persen.


(ROS)

<i>Tender Offer</i> Persero dan <i>Holding</i> BUMN

Tender Offer Persero dan Holding BUMN

13 hours Ago

PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pena…

BERITA LAINNYA