Menkeu Jelaskan Alasan Kenaikan Pagu Anggaran 2018

Desi Angriani    •    Rabu, 14 Jun 2017 15:18 WIB
rapbn 2018
Menkeu Jelaskan Alasan Kenaikan Pagu Anggaran 2018
Menkeu Sri Mulyani. MI/Immanuel.

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menanggapi pertanyaan Komisi XI DPR terkait kenaikan pagu anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

Sri menjelaskan, kenaikan sebesar 12,5 persen ini diprioritaskan Kemenkeu untuk gaji pegawai, rekrutmen karyawan baru serta even pertemuan tahunan International Monetary Fund(IMF)-World Bank (WB) yang digelar di Bali pada 12 sampai 14 Oktober 2018.

"Kita akan rekrut 4.000 SDM dan staf baru serta anggaran untuk IMF WB meeting 2018," jawab Sri dalam rapat kerja di Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 13 Juni 2017.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, penggajian keseluruhan karyawan dan even IMF-WB dikelola oleh Sekjen. Sebab itu, anggaran untuk unit sekjen jauh lebih besar dari ditjen meski wewenang dan tugas ditjen jauh lebih berat.

Adapun anggaran Sekretariat Jenderal sebesar Rp20,87 triliun sedangkan Direktorat Jenderal (Ditjen) hanya mendapat anggaran Rp166,58 miliar.

"Semuanya ada di Sekjen, bukan karena desentralsiasi, namun untuk supporting dan mobilisasi lebih efektif di sekjen, mulai dari logistik dan lain-lain," ungkap dia.

Menurut Sri, unit-unit kementerian keuangan lebih senang bila penganggaran kepegawaian dan pengadaan sebuah event dilimpahkan ke Sekretariat Jenderal.

"Mereka lebih senang kalau itu diberikan ke sekjen karena tak mau repot," pungkasnya.

Berdasarkan unit kerja di lingkungan Kemenkeu, komposisi pagu anggaran 2018 diusulkan sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp20,87 triliun.
2. Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Rp166,58 miliar.
3. Ditjen Pajak Rp6,21 triliun.
4. Ditjen Bea dan Cukai Rp3,35 triliun.
5. Ditjen Perimbangan Keuangan Rp134,52 miliar.
6. Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Rp 131,55 miliar.
7. Ditjen Perbendaharaan yang memperoleh pagu Rp12,5 triliun termasuk di dalamnya anggaran Badan Layanan Umum (BLU) Sawit.
8. Ditjen Kekayaan Negara mendapat Rp872,91 miliar.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Rp671,71 miliar.
10. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dengan alokasi pagu anggaran Rp157,41 miliar di 2018.



(SAW)

TNI Gagalkan Penyelundupan 24 Ton Garam Ilegal

TNI Gagalkan Penyelundupan 24 Ton Garam Ilegal

2 hours Ago

Aparat TNI AL Wilayah Dumai, Riau, menangkap sebuah kapal motor kayu yang diduga mengangkut 24 …

BERITA LAINNYA