Transparansi Pengelolaan Anggaran Bisa Menekan Defisit

   •    Jumat, 15 Sep 2017 09:41 WIB
defisit anggaran
Transparansi Pengelolaan Anggaran Bisa Menekan Defisit
Menkeu Sri Mulyani. (FOTO: MTVN/Husen Miftahudin)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan selama ini kementerian atau lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah cenderung terlalu mudah mengajukan anggaran fantastis, tetapi kemampuan penyerapannya minim.

"Kalau kita lihat, banyak sekali penganggaran pusat dan daerah yang dibuat selalu tinggi. Padahal efisiensi penyerapan tidak begitu bagus. Peng-anggaran yang berlebih menyebabkan beban dari belanja. Bila belanja yang tidak perlu bisa dikurangi, defisit sangat bisa dikurangi," paparnya di Jakarta, Kamis 14 September 2017.

Sebagai informasi, defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017 memiliki outlook 2,67 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp362,9 triliun. Nilai itu terkoreksi melebar dari APBN 2017 yang semula dipatok 2,41 persen.

Adapun dalam RAPBN 2018, pemerintah berupaya menekan defisit menjadi 2,19 persen dari PDB atau sebesar Rp325,9 triliun. Sri Mulyani menggarisbawahi pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Maka dari itu, pemerintah pusat ataupun daerah harus mengemas perencanaan program lebih detail, baik dari sisi estimasi biaya, substansi kegiatan, maupun target capaian. Selain itu, pengajuan program harus diiringi dengan kemampuan eksekusi sehingga alokasi anggaran yang berlebih dapat diminimalkan.

"Seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, apabila kita detail, deskripsi program jelas, tujuan jelas, apa yang mau dicapai juga jelas, beserta estimasi biaya, sehingga itu akan mengurangi terjadinya pembiayaan atau penganggaran yang terlalu besar, atau melebihi yang seharusnya dibutuhkan," imbuhnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sendiri memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016. Terkait dengan prestasi tersebut, Sri menekankan yang terpenting ialah dampak akuntabilitas pengelolaan anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kendati demikian, status WTP bagi laporan keuangan menunjukkan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas nasional terhadap kondisi perekonomian global yang masih bergejolak, terutama melalui instrumen fiskal, yakni APBN dan APBD. (Media Indonesia)

 


(AHL)