Kemenkeu Sempurnakan Aturan Repatriasi Dana Tax Amnesty

Suci Sedya Utami    •    Rabu, 21 Sep 2016 20:35 WIB
tax amnesty
Kemenkeu Sempurnakan Aturan Repatriasi Dana <i>Tax Amnesty</i>
Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/Sigid Kurniawan)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal melakukan penyesuaian aturan pendukung Undang-Undang pengampunan pajak atau tax amnesty. Hal tersebut dilakukan demi menyempurnakan aturan-aturan yang selama ini membingungkan dan menimbulkan keraguan wajib pajak untuk ikut dalam kebijakan pengampunan pajak.

Aturan yang akan disesuaikan yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 122 dan 123 yakni terkait repatriasi dana tax amnesty. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Robert Pakpahan memaparkan ada beberapa poin yang dilakukan perubahan terkait repatriasi amnesti pajak ini. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman secara jelas baik bagi wajib pajak maupun perbankan sebagai pintu masuk (gateway) amnesti pajak.

"Untuk repatriasi dan pengaturan gateway yang diatur di PMK-PMK yang sudah ada itu ada enam poin. Jadi ini perubahan yang akan kami sempurnakan. Ini salah satunya karena kami mendengar keragu-raguan perbankan yang WP menyatakan repatriasinya untuk perusahaan dari usahanya. Mudah-mudahan ini bisa menghilangkan keraguan bank gateway," jelas Robert saat konferensi pers di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016).

Berikut enam poin penyempurnaan PMK terkait dana repatriasi tax amnesty, di antaranya:

1. Bentuk yang direpatriasi
- Existing: Berbentuk dana.
- Penyempurnaan RPMK: Harta yang direpatriasi berupa dana, dan/atau investasi global bonds/global sukuk yang diterbitkan di pasar internasional oleh Pemerintah Indonesia dan emiten di Indonesia yang penatausahaannya dilakukan oleh kustodian di luar wilayah NKRI.

"Repatriasi dilakukan dengan pengalihan penatausahaan ke kustodian bank persepsi yang bertindak sebagai gateway," tutur Robert.

2. Perlakuan atas harta yang telah berada di wilayah NKRI
- Existing: Atas harta yang telah berada di wilayah NKrI setelah 11 Desember 2015-sebelum surat keterangan diterbitkan, diperlakukan sebagai harta yang berada di luar wilayah NKRI.
Harta yang dimaksud wajib dialihkan pengelolaannya melalui gateway.
- Penyempurnaan RPMK:
a. Atas harta yang telah berada di wilayah NKRI setelah 31 Desember 2015 sampai dengan diundangkannya UU No.11/2016, dapat diperlakukan sebagai harta yang berada di wilayah NKRI (deklarasi dalam negeri)
b. Atas harta yang berada di wilayah BKRI setelah diundangkannya UU No.11/2015 sebelum surat keterangan diterbitkan, diperlakukan sebagai harta yang berada di luar wilayah NKRI (repatriasi).
Harta/investasi dimaksud wajib dialihkan pengelolaannya melalui gateway.

3. Repatriasi harta secara bertahap
- Existing: Tidak diatur.
- Penyempurnaan RPMK:
a. Repatriasi berupa dana dapat dilakukan secara bertahap.
b. Perhitungan jangka waktu investasi di wilayah NKRI (paling singkat tiga tahun) dihitung sejak dana repatriasi yang jumlahnya tercantum dalam surat keterangan, telah disetor seluruhnya ke rekening khusus.

4. Investasi di luar pasar keuangan
Pengaturan untuk investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah dan investasi langsung pada perusahaan wilayah NKRI
- Existing:
a. Investasi dilakukan melalui penyertaan modal ke dalam perusahaan.
b. Penggunaan dana investasi, tidak diatur.
- Penyempuraan RPMK:
a. Investasi dilakukan melalui penyertaan modal ke dalam perusahaan yang berbentuk persetoan terbatas
b. Penggunaan dana investasi yang berasal dari penyetoran modal WP dilakukan sesuai dengan kebijakan perusahaan.

5. Investasi sebagai jaminan kredit
Pengaturan sebagai jaminan kredit adalah, pertama, investasi dalam rangka repatriasi dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank gateway, dan kedua adalah persetujuan pemberian kredit sesuai dengan ketentuan di bank gateway.
- Existing: Tidak diatur.
- Penyempurnaan RPMK: Dalam hal WP gagal bayar (default) investasi yang digunakan sebagai jaminan tersebut dapat langsung dicairkan oleh bank gateway.

6. Penarikan keuntungan investasi
Pengaturan keuntungan investasi di antaranya pertama, dalam hal WP melakukan divestasi, penjualan/pengalihan kepemilikan investasi, nilai pokok investaai dan keuntungan disetorkan ke rekening khusus dalam rangka investasi dana repatriasi. Kedua, adalah keuntungan atas investasi dapat ditarik oleh WP setelah memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan terkait investasi.
- Existing: Dapat ditarik setiap triwulan pertama pada tahun berikutnya.
- Penyempurnaan RPMK: Dapat ditarik oleh WP sewaktu-waktu.


(AHL)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

1 month Ago

Republik Sentilan Sentilun malam ini bertema "Pascareshuffle Mau Apa?" menghadirkan A…

BERITA LAINNYA