Pembentukan Satgas Impor

Pemerintah Harus Optimalisasi Fungsi & Koordinasi Bea Cukai

Ade Hapsari Lestarini    •    Rabu, 12 Jul 2017 09:55 WIB
bea cukai
Pemerintah Harus Optimalisasi Fungsi & Koordinasi Bea Cukai
Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/Vitalis Yogi Trisna)

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT). Namun, beberapa kalangan masih menilai pembentukan ini kurang tepat. Bahkan, Pemerintah diharapkan lebih mengoptimalisasikan fungsi dan koordinasi.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengungkapkan jika pembentukan satgas ini hanya memboroskan anggaran.

"Satgas ini tak dibutuhkan karena optimalisasi fungsi dan koordinasi Bea dan Cukai yang seharusnya dikedepankan," ucap Enny Sri Hartati melalui keterangan resminya di Jakarta, Rabu 12 Juli 2017.

Ia menilai, Ditjen Bea dan Cukai tidak perlu membuat satgas ini. Pasalnya, yang diperlukan saat ini adalah mengoptimalkan Indonesia National Single Window (INSW). Selain itu, pembentuakan Satgas juga akan memakan anggaran pemerintah.




Enny menduga, rencana Bea Cukai membentu Satgas hanya berupa euforia semata. "Jadi seolah-olah dengan adanya satgas, seperti kemarin ada Satgas Pangan terus harga pangan stabil, padahal itu semu enggak menyelesaikan persoalan utama-nya. Seperti pangan itu kan menjadikan fluktuasi pangan karena demand dan supply tidak balance," kata Enny.

Selain itu, ia juga menegaskan pembentukan satgas ini hanya memberatkan importir. Selain beban di sisi waktu, importir juga harus menanggung sisi biaya karena banyaknya hal yang dilewati sebelum memasukkan barang ke Tanah Air.

"Satgas itu mestinya untuk memperkuat dan menggaransi aturan-aturan yang standar, bukan untuk menyelesaikan persoalan yang kacau balau ini. Jadi terbalik, mestinya instrumennya dulu diperkuat baru Satgas itu. Sementara itu single window ini kan baru wacana terus, pengaplikasiannya kan belum real di lapangan," ujarnya.

Senada, Anggota Komisi XI DPR RI Sukiman mengatakan, Dtjen BC tidak perlu membentuk Satgas Penertiban Impor Berisiko Tinggi. Menurutnya, pembentukan Satgas ini akan menunjukan pihak Ditjen Bea dan Cukai tidak dapat melakukan Tugas dan Fungsi Pokonya (Tupoksi) dengan baik.

"Namanya ada Satgas inikan kalau (Bea dan Cukai) sudah tidak jalan sama sekali‎," kata Sukiman.

Sukiman meminta, pihak Bea dan Cukai memaksimalkan Tupoksinya serta mempertanggungjawabkannya. "Kita harus mempertimbangkan. Misalnya, Satgas pangan, jangan sampai ada Satgas dari Kepolisian akhirnya baru menertibkan," tutupnya.


(AHL)

Bank Mandiri Tunggu Pelunasan Utang Modern Internasional
Sevel Tutup

Bank Mandiri Tunggu Pelunasan Utang Modern Internasional

3 days Ago

Bangkrutnya usaha 7-Eleven (sevel) ditangan PT Modern Internasional Tbk (MDRN) meninggalkan ban…

BERITA LAINNYA