DJP Akui Sulit Kenakan Pajak di Perusahaan Digital Asing

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 16 Jun 2017 07:25 WIB
pajak
DJP Akui Sulit Kenakan Pajak di Perusahaan Digital Asing
Gedung Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia (MI/ANGGA YUNIAR)

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui sulit mengenakan pajak perusahaan berbasis layanan digital atau Over The Top (OTT) asing yang mendapatkan keuantungan dari produk yang dijual di Indonesia.

Kesulitan ini yang juga seringkali diartikan sebagai ketidaksetaraan perlakuan pajak antara perusahaan digital asing dengan domestik, di mana domestik seperti diburu oleh otoritas pajak. Tentu hal semacam ini sangat disayangkan dan perlu dicarikan jalan keluarnya secepat mungkin.

Kepala Subdit Manajemen Transformasi DJP Kemenkeu Heru Marhanto Utomo menjelaskan, menurut studi kasus yang dilakukan DJP Kemenkeu, para OTT asing ini memanfaatkan celah dengan cara menggunakan OTT domestik sebagai pihak pemasaran sehingga mereka bisa menghindar dari pembayaran pajak.

"OTT di Indonesia hanya jadi agen pemasaran dari OTT luar negeri," kata Heru, dalam sebuah diskusi mengenai 'Dilema Pengenaan Aktivitas Pajak Bisnis Digital Ekonomi', di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis 15 Juni 2017.

Sementara itu, jika DJP Kemenkeu mengejar OTT yang ada di Indonesia maka mereka berdalih hanya menjadi agen pemasaran yang mendapat keuntungan dari OTT luar negeri sehingga ketika dikenakan pajak maka biasanya mereka mengelak.

Sedangkan jika langsung menyasar pada OTT luar negeri maka mereka selalu berdalih bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang direpresentasikan melalui adanya keberadaan fisik seperti kantor perwakilan. Namun demikian, DJP menegaskan bukan berarti dalam hal ini kebijakan yang diterapkan bersifat tak adil.

Prinsip keadilan, kata dia, selalu berada di depan. Saat ini pun otoritas telah berupaya untuk menangani pajak atas OTT yakni dengan menetapkan PT OTT Indonesia secara jabatan sebagai BUT PT OTT luar negeri.

Hal tersebut sesuai dengan surat edaran Menkominfo No.3/2016 bahwa pelaku usaha OTT harus mempunyai BUT di Indonesia. PT OTT Indonesia dan orang-orang yang ditempatkan didalamnya mewakili kepentingan OTT luar yang ada di Indonesia.

"Jadi untuk mengejar WP luar negeri kita perlu upaya yang tidak mudah. Tapi bukan berarti bersifat tidak adil karena hanya mencari WP yang di dalam saja. Prinsip keadilan selalu di depan," pungkas dia.

 


(ABD)