Penerima Tax Allowance Masih Terkendala Administrasi

Desi Angriani    •    Selasa, 18 Apr 2017 16:51 WIB
tax allowance
Penerima <i>Tax Allowance</i> Masih Terkendala Administrasi
Illustrasi Pajak (ANT/Andika Wahyu).

Metrotvnews.com, Jakarta: Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Edy Putra Irawady menyebut perusahaan penerima fasilitas pengurangan pajak (tax allowance) terkendala persoalan administrasi. Kendala tersebut berupa waktu pengajuan dan izin prinsip.

"Terkendala misalnya waktu pengajuannya gak sesuai, atau terkendala pengertian sudah berproduklsi, pengertian izin prinsip atau ternyata investasinya gak masuk klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI)," ujar Edy seusai rakor di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa 18 April 2017.

Hingga kini pemerintah terus mendata perusahaan penerima tax allowance yang kesulitan merealisasi investasi. Persoalan tersebut akan diselesaikan di satgas Percepatan & Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi tentang Fasilitas Pajak bersama tim dari Kemenkeu dan BKPM.

baca : Pemerintah Bakal Revisi PP Tax Holiday dan Tax Allowance

"Arahan pak menteri tadi cari kasus-kasus perusahaan yang terkendala administrasi dan KBLI," tuturnya.

Selain melakukan pendataan, pemerintah juga mengevaluasi penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2015 tentang tax allowance dan tax holiday. Peraturan tersebut dimungkinkan untuk direvisi dalam waktu dekat.

"Ke depan PP nya akan dibenahi agar tidak ada missunderstanding dan lebih transparan," pungkas dia.

Tax Allowance adalah pengurangan pajak yang dihitung berdasarkan besar jumlah investasi yang ditanamkan. Insentif yang diterima pengusaha berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah penanaman modal. Pengurangan berlaku selama 6 tahun. Pengurangan diberikan per tahun masing-masing sebesar 5 persen dimulai dari tahapan produksi komersial.

 


(SAW)

Kebijakan HET Diyakini Efektif Cegah Gejolak Harga

Kebijakan HET Diyakini Efektif Cegah Gejolak Harga

11 hours Ago

Penerapan kebijakan HET yang dikeluarkan Kemendag dinilai akan menjadi panduan konsumen dalam m…

BERITA LAINNYA