Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) meminta pemerintah mendongkrak ekspor demi menjaga pertumbuhan ekonomi yang optimal di 2019. Catatan net ekspor yang minus sepanjang 2018 membuat pemerintah harus kerja keras demi mencapai target pertumbuhan ekonomi sesuai APBN 2019 sebesar 5,3 persen.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, net ekspor selama 2018 tercatat turun 0,99 persen. Dia bilang, penurunan net ekspor sudah mulai terlihat sejak kuartal II-2018.
"Itu menjadi salah satu pekerjaan rumah besar yang harus segera dipecahkan karena berdampak terhadap komponen ekspor dan impor di pertumbuhan ekonomi," ujar Suhariyanto dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi di kantor pusat BPS, Jalan Dr Sutomo, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Februari 2019.
Suhariyanto menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang secara kumulatif tercatat sebesar 5,17 persen disokong konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,05 persen. Kemudian investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 6,67 persen.Selanjutnya konsumsi lembaga non profit rumah tangga (LNPRT) tumbuh 9,08 persen. Sedangkan konsumsi pemerintah meningkat 4,8 persen.
Adapun dalam sruktur pertumbuhan ekonomi, ekspor RI di 2018 tercatat 6,48 persen. Iimpor tercatat lebih besar ketimbang ekspor, dengan angka 12,04 persen. Menurut Suhariyanto, upaya menggenjot ekspor memerlukan waktu. Upaya itu harus dimulai saat ini dengan mendorong daya sing industri, khususnya industri pengolahan.
Sementara itu, pertumbuhan industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sepanjang 2018 melambat. Dari 4,29 persen menjadi 4,27 persen. Jika dilihat dari subsektornya, Suhariyanto menilai makanan dan minuman perlu didorong pertumbuhannya karena kontribusinya yang besar terhadap PDB. Sepanjang 2018, pertumbuhan industri makanan dan minuman juga melambat menjdi 7,91 persen.
"Kalau dari subsektornya, ini yang paling besar share-nya itu makanan dan minuman. Jadi ini perlu didorong," pungkas dia, yang menjelaskan bahwa di 2018, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,17 persen dan belum sesuai target yang ditetapkan dalam APBN 2018 sebesar 5,4 persen.
(SAW)
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyebutkan industrialisasi menjadi kunci pendorong pertumbuhan ekonom…
Pengamat ekonomi Anthony Budiawan berharap topik mengenai infrastruktur pertanian di daerah turut dibahas dua calon presiden dalam…
Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya meyakini sektor pariwisata bakal menjadi penghasil devisa terbanyak di Indonesia pada 2020…
Diharapkan kedua calon presiden (capres) dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 memberikan prioritas terhadap pembangunan infrastruk…
Debat capres sesi kedua akan mengambil tema yang menarik yaitu soal energi, pangan, Sumber Daya Alam (SDA), lingkungan hidup, sert…
Tubuh yang lelah akan menurunkan daya pikir dan konsentrasi. Kondisi ini berisiko menimbulkan kecela…
Tampak tak berguna, namun ternyata nongkrong bersama teman punya banyak manfaat positif.
Pemerintah memenangkan senilai Rp8,12 triliun lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumpulkan seluruh pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesi…
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengimbau kepada masyarakat luas agar dapat lebih berhati-hati dan waspada terhada…
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan dana pengembangan dan riset di Indonesia sudah mencapai Rp26 triliun.
Bos Bukalapak Achmad Zaky sempat mengkritisi kecilnya anggaran penelitian dan pengembangan atau (R&D) Indonesia dalam akun media s…
Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu dijuluki sebagai menteri pencetak utang.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tampak serius dalam menjaga reputasi internasional Indonesia.
Semakin tinggi pohon, maka semakin kencang anginnya. Peribahasa tersebut diucapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat dite…
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan alasan penjualan avtur dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PP…
Kebocoran tak sampai 3 persen dan terjadi karena praktik korupsi.
Perlakuan pengenaan pajak pendapatan nilai (PPN) untuk avtur bagi penerbangan domestik di Indon…