Aturan Pengenaan Pajak Emas Antam Bukan di Tangan Ditjen Pajak

Dian Ihsan Siregar    •    Sabtu, 07 Oct 2017 11:35 WIB
harga emas
Aturan Pengenaan Pajak Emas Antam Bukan di Tangan Ditjen Pajak
Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. (FOTO: ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY)

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) mengenakan pajak dalam setiap transaksi pembelian logam mulia di seluruh gerai-gerai penjualan emas perseroan.

Aturan pengenaan pajak ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 tentang pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Tarif yang dikenakan juga berbesa, bagi yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebesar 0,45 persen, sedangkan yang tidak punya sebesar 0,9 persen. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan, aturan pengenaan pajak emas Antam saat ini masih dalam kajian. Sebab, peraturannya bukan dibuat oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

"Kalau undang-undang yang buat ya DPR, DJP enggak bisa mengatur, DJP hanya melaksanakan saja," ungkap Ken, ditemui di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Jumat 6 Oktober 2017?.

Menurut Ken, pemberlakukan PPh tersebut tidak bertujuan untuk mengejar kekurangan pajak. Karena, pajak itu secara bersama-sama. "Pajak itu gotong royong, ngapain saya kejar," tukas Ken.

Baca: Penjelasan Beli Emas Batangan Dikenakan Pajak

Sebelumnya, dalam situs resmi Antam, Logam Mulia, pembelian emas batangan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) mulai 2 Oktober 2017. Sesuai PMK No.34/PMK.10/2017 penjualan emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen, sedangkan buy back di atas Rp10 juta dikenakan pajak 1,5 persen. Tarif pajak berlaku kelipatannya untuk yang tidak memiliki NPWP.

Jika dirinci, mereka yang hendak membeli emas batangan maka sudah termasuk PPh 22 yang sebesar 0,9 persen. Namun, pengenaan akan lebih rendah jika seorang pembeli menyertakan NPWP yakni hanya 0,45 persen. Buy back di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen, tapi akan lebih tinggi menjadi tiga persen jika tanpa NPWP.

Adapun langkah ini dinilai dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dari aspek pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memang terus memaksimalkan sejumlah upaya guna mencapai target penerimaan pajak hingga 100 persen. Pajak ini nantinya untuk mendukung laju perekonomian.

Menilik aturan tersebut, maka ada perbedaan perlakuan bagi warga yang memiliki NPWP dan tidak memiliki. Tidak ditampik, kondisi tersebut bisa memberikan pengaruh tersendiri terhadap minat pembelian emas. Namun, penggunaan NPWP akan memudahkan aparat pajak mengetahui lebih rinci atas aset-aset yang dimiliki wajib pajak.

 


(AHL)