40% Proyek Strategis Nasional Perlu Ditunda

Desi Angriani    •    Kamis, 22 Feb 2018 09:00 WIB
pertumbuhan ekonomiekonomi indonesiaproyek strategis nasional
40% Proyek Strategis Nasional Perlu Ditunda
Pekerja menggarap pembangunan proyek Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), di kawasan Ciawi, Bogor, Jawa Barat, yang masuk ke proyek strategi nasional (ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya)

Jakarta: Pemerintah kembali melakukan evaluasi terhadap 245 Proyek Strategis Nasional (PNS) dengan total nilai Rp4.197 triliun. Proyek tersebut meliputi jalan, pelabuhan, bandar udara, bendungan, irigasi, kereta api, energi, pengolahan air, proyek smelter, perumahan, pos lintas batas negara, kelautan, tanggul laut, kelistrikan, hingga industri pesawat.

Mengutip data Kemenko Perekonomian, Kamis, 22 Februari 2018, empat proyek telah rampung, 147 proyek di tahap konstruksi, sembilan proyek di tahap transaksi, dan 87 proyek di tahap penyiapan. Proyek itu meliputi tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan investasi Rp415 miliar, sedangkan satu proyek lainnya adalah jalan tol akses Tanjung Priok senilai Rp 6,7 triliun.


Sumber: Kominfo

Dalam evaluasi tersebut, pemerintah bakal mencoret daftar proyek pembangunan yang fisiknya tidak bisa dimulai sampai 2019. Kriteria lainnya ialah proyek yang hingga kini belum menunjukkan progress pembangunan yang signifikan. Evaluasi tersebut dilakukan dengan harapan tidak mengganggu pembangunan lainnya.

Meski demikian, pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan proyek strategis nasional yang digarap bersama pihak swasta. Hal itu lantaran pemerintah tidak mungkin menghentikan proyek Kerja Sama dengan Badan Usaha (KPBU). Salah satunya proyek pembangkit listrik yang masuk dalam target 35 ribu megawatt.

Dari informasi yang dihimpun, proyek hulu migas dan proyek di perhubungan terancam masuk dalam daftar lampu merah. Pasalnya ada beberapa proyek yang hingga kini belum digarap pemerintah. Namun, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis tidak ada PSN di sektor energi yang termasuk dalam evaluasi, apalagi dihapus pemerintah.

"Kalau dia menganggap tidak selesai ya coret saja. Kami juga harus ikuti. Ini peringatan buat kami supaya bisa on time," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Ego Syahrial, di Kementerian ESDM Jakarta.

Untuk proyek yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Basuki Hadi Muljono juga memastikan seluruh proyek tak bakal dihapus pemerintah. Proyek infrastruktur tersebut antara lain pembangunan jalan tol, bendungan, air minum dan perumahan.



Hingga kini progres pembangunannya terus berjalan sesuai target. "Enggak ada yang dievaluasi. Kalau PSN di PUPR itu jalan tol, bendungan, air minun, dan perumahan," ujar Basuki, ditemui Medcom.id di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin, 19 Februari 2018.

Menanggapi hal tersebut, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, pemerintah sebaiknya menunda 40 persen proyek PNS yang kini masih dalam tahap perencanaan. Pasalnya sebagian besar proyek masih menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Proyek PSN yang sudah selesai atau commercial operation date masih di bawah lima persen. Nah yang masih di perencanaan ada 40 persen dan ini bisa di hold atau tunda dulu," kata Bhima, saat dihubungi Medcom.id, di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2018.

Bhima menyarankan pemerintah untuk melibatkan swasta dalam pengerjaan proyek lantaran proyek yang digarap perusahaan BUMN sudah overload. Imbasnya banyak insiden kecelakaan kerja dalam proyek konstruksi yang digarap perusahaan pelat merah. Terakhir tiang girder proyek Tol Bekasi-Cawang- Kampung Melayu (Becakayu) ambruk dan menimpa tujuh pekerja.

Pelibatan swasta diyakini Bhima dapat mempercepat serta meningkatkan kualitas proyek infrastruktur. Semakin banyak swasta dilibatkan multiplier effect ke ekonomi juga semakin besar. "Kemungkinan besar WIKA memang mengalami overload project sehingga skala produksinya melebihi limit kewajaran," tutur dia.


Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas/L-1/Grafis: CAKSONO

Dalam keterangan tertulisnya, Wakil Ketua Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kadin Erwin Aksa menyarankan pemerintah untuk menghentikan penugasan proyek infrastruktur kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena sudah overload.

"Kejadian ini semakin menambah panjang daftar kecelakaan konstruksi di Tanah Air, setelah rangkaian kejadian yang terjadi secara beruntun sejak pertengahan tahun lalu," katanya dalam keterangan tertulis, yang diterima Medcom.id, di Jakarta, Selasa, 20 Februari 2018.

Menurutnya pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap seluruh proyek konstruksi yang digarap oleh BUMN Karya. Pasalnya mayoritas proyek infrastruktur saat ini dikerjakan oleh BUMN Karya. Kadin ingin pemerintah memberikan kesempatan kepada swasta untuk terlibat dalam proyek tersebut.

"Jumlah proyek sangat banyak dan nilai besar sekali, tapi kemampuan mereka juga pasti ada batasnya. Belum lagi mereka diberi tenggat waktu yang sangat ketat, hal ini juga bisa menjadi penyebab semakin beruntutnya kejadian kecelakaan-kecelakaan konstruksi," pungkas dia.

 


(ABD)