Banggar DPR Merestui Penambahan Utang Rp75 Triliun

Desi Angriani    •    Kamis, 13 Jul 2017 08:18 WIB
utang luar negeri
Banggar DPR Merestui Penambahan Utang Rp75 Triliun
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara. (Foto: MTVN/Desi Angriani)

Metrotvnews.com, Jakarta: Banggar DPR RI merestui penambahan utang pemerintah sebesar Rp75 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Semula utang pemerintah sebesar Rp384,7 triliun naik menjadi Rp461,3 triliun atau 2,92 persen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan, penambahan pembiayaan utang dalam bentuk penerbitan surat berharga negara (SBN) ini tak serta merta direalisasikan secara keseluruhan. SBN diterbitkan secara berkala sedangkan lelang surat utang dilakukan sekali dalam dua minggu.

"Dan kita juga melihat pajak sudah masuk berapa, dan itu dilakukan secara sistem, kalau kita melakukan ancang-ancang 2,92 persen itu tidak serta merta direalisasikan," katanya dalam rapat bersama Banggar DPR di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 12 Juli 2017.

Dia menjelaskan, presentasi pembiayaan utang di dalam negeri sebesar 80 persen sedangkan luar negeri 20 persen. Pemerintah dapat menambah jumlah utang luar negeri asalkan pasar global kembali stabil.

"Agar tidak menjadi beban domestik market, tapi kalau 20 persen mau dinaikkan ini harus dilihat pasar luar negeri stabil, jadi manajemen ini dilakukan," tutur dia.

Meski terjadi pelebaran utang, pinjaman netto tercatat turun menjadi Rp5,9 triliun dari awal Rp15,3 triliun.  Katanya, ini merupakan fenomena yang disebabkan Indonesia semakin dikenal sebagai negara berkembang dan tidak lagi eligible terhadap berbagai jenis pinjaman negara multilateral.

Suahasil pun memastikan, pemerintah tetap berkomitmen menjaga rasio utang terhadap PDB sebesar 28 persen. "Dalam perbandingan negara lain dikisaran 28 persen adalah relatif kecil di asia tenggara dan negara maju lainnya," tandasnya.

Banggar juga menyetujui kenaikan pembiayaan investasi dari Rp47,5 triliun menjadi 59,7 triliun dalam RAPBN-P 2017. Untuk pemberian pinjaman turun menjadi Rp3,7 triliun dari Rp6,4 triliun dan penjaminan naik dari Rp0,9 triliun menjadi Rp1,005 triliun.

 


(AHL)

<i>Tender Offer</i> Persero dan <i>Holding</i> BUMN

Tender Offer Persero dan Holding BUMN

13 hours Ago

PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pena…

BERITA LAINNYA