Akuntansi UKM Permudah UMKM Lakukan Pembukuan Pajak

Jakarta: Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini dituntut untuk melakukan pembukuan terhadap neraca keuangan menyusul revisi aturan dan juga penurunan tarif pajak mereka. Langkah itu diharapkan memberikan stimulus untuk UMKM tumbuh lebih maksimal sejalan dengan meningkatnya daya saing UMKM di masa mendatang.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan UMKM tidak perlu bingung untuk melakukan pembukuan. Sebab sekarang ini sudah ada aplikasi pembukuan yang bisa membantu mereka yang salah satunya adalah aplikasi bernama Akuntansi UKM.

"Ada aplikasi yang membantu. Meski aplikasi ini bukan punya kami, tapi ini gratis juga dan namanya akuntansi UKM. Aplikasinya bisa di-download, tinggal masukin saja hasilnya (omzet)," kata Hestu, di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018.

Adapun perubahan dan penurunan tarif UMKM ini berlaku sejak 1 Juli 2018. Hestu menjelaskan bagi UMKM yang sebelumnya telah membayar dengan tarif satu persen sesuai aturan lama akan otomatis menyesuaikan. Nantinya, lanjut Hestu, UMKM hanya perlu datang ke ATM khususnya milik Bank Mandiri, BNI, dan BCA.

Untuk Bank Mandiri, misalnya, langkah yang ditempuh yakni masukkan PIN, pilih bayar/beli, pilih lainnya, pilih penerimaan negara, pilih buat ID biling pajak lalu masukkan NPP, pilih jenis pajak PPh final bruto tertentu, masukkan masa dan tahun pajak (MMYYYY), masukkan jumlah pajak yang dibayar, konfirmasi pembayaran (ya/tidak) dan simpan struk ATM sebagai bukti penerimaan negara.

"Khusus tiga bank itu ada menunya. Intinya bayar pajaknya beda dengan WP biasa, di ATM saja bisa, memang dari awal diberikan kemudahan," tukas Hestu.

Seperti diketahui pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yakni UMKM yang memiliki penghasilan maksimal Rp4,8 miliar.

PP tersebut merupakan revisi dari PP 46 tahun 2013. Dalam revisi tersebut pemerintah menurunkan tarif pajak progresif bagi UMKM dari satu persen menjadi 0,5 persen. Namun tarif 0,5 persen tersebut tidak berlaku selamanya.

Pemerintah memberikan jangka waktu bagi wajib pajak UMKM yang bisa mengakses dengan tarif tersebut. Setelah habis masanya maka wajib pajak akan dikenakan tarif normal menggunakan format pembukuan.

 


(ABD)