DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Perbankan Singapura Soal Amnesti Pajak

Al Abrar    •    Jumat, 16 Sep 2016 20:31 WIB
tax amnesty
DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Perbankan Singapura Soal Amnesti Pajak
Anggota DPR Komisi XI Misbakhun. (Foto: MI/Mohamad Irfan).

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota DPR Komisi XI Misbakhun menduga Singapura khawatir program amnesti pajak yang tengah dijalankan Pemerintah Indonesia. Hal tersebut menanggapi adanya tindakan perbankan Singapura yang melaporkan nasabah WNI yang ikut amnesti pajak ke pihak kepolisian Singapura.

"Fakta ini makin memperkuat dugaan awal bahwa Singapura memang sangat khawatir dengan program tax amnesty di Indonesia karena akan memengaruhi perekonomian mereka," kata Misbakhun melalui siaran persnya, Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Misbakhun menjelaskan, simpanan WNI di perbankan Singapura akan banyak dikirimkan kembali ke Indonesia. Sehingga hal itu akan mempengaruhi ketersediaan likuiditas perbankan negeri singa itu.

Politkus Golkar ini berpendapat, dengan melaporkan pemilik rekening bank yang ikut amnesti pajak itu adalah tindakan dan upaya yang kasar untuk menggagalkan program amnesti pajak Pemerintah Indonesia.

"Singapura menerapkan aturan agar para nasabah penyimpan uang yang akan mentransfer uangnya ke Indonesia dalam rangka tax amnesty harus melaporkan kepada pihak otoritas tentang asal usul harta dan aset yang mereka punya. Ini merupakan upaya pihak perbankan Singapura untuk menggagalkan program tax amnesty," ujarnya.

Katanya, hal itu merupakan tindakan perbankan secara individual dan bukan kebijakan Pemerintah Singapura secara resmi. Menurut Misbakhun, bakal jadi preseden yang secara sistematis bisa mengganggu program amnesti pajak yang saat ini sedang memasuki fase dan periode waktu yang kritis dan krusial.

"Menjadi periode kritis bagi penerimaan uang tebusan tax amnesty karena masih jauh dari target yang direncanakan. Sementara periode waktu tarif 2 persen sudah hampir habis karena hanya sampai 30 September 2016," ucapnya.

Dia juga meminta kepada Pemerintah Indonesia atas upaya pihak perbankan Singapura dengan tindakan balasan oleh otoritas di Indonesia seperti OJK dan BI apabila bank tersebut mempunyai cabang di Indonesia.

"OJK dan BI bisa memanggil pihak bank cabang di Jakarta yang melakukan upaya pelaporan WNI pemilik rekening ke Polisi untuk dimintai keterangan oleh OJK dan BI untuk diberikan teguran. Kalau perlu operasi mereka di Indonesia dibekukan karena mereka melakukan upaya penggagalan program nasional yang strategis," tegas Misbakhun.


(HUS)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

1 month Ago

Republik Sentilan Sentilun malam ini bertema "Pascareshuffle Mau Apa?" menghadirkan A…

BERITA LAINNYA